Masyarakat Terdampak IKN Serukan Penyelamatan Lanskap Teluk Balikpapan

Sabtu, 17 Agustus 2024 14:56 WIB

Aktivis Greenpeace, kelompok masyarakat sipil dan warga terdampak pembangunan IKN membentangkan spanduk besar di Jembatan Pulau Galang kala momentum HUT ke-79 RI. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN

TEMPO.CO, Penajam Paser Utara - Puluhan orang berkumpul di pesisir Pulau Kwangan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dengan berpakaian sederhana, puluhan masyarakat terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) itu menggelar upacara bendera dalam merayakan hari kemerdekaan ke-79 tahun Republik Indonesia.

Diiringi deru ombak air laut di kawasan Teluk Balikpapan, masyarakat antusias menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diiringi dengan mengheningkan cipta, sebagai bentuk kedukaan terhadap rusaknya lanskap jalur penghubung Kota Balikpapan dengan IKN itu.

Pembina upacara, Hussein, mengatakan upacara bendera ini menjadi medium bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahannya terhadap pembangunan mega proyek IKN. Ia menyebut, pembangunan IKN telah merusak struktur ekologis lanskap Teluk Balikpapan, menimbulkan berbagai konflik sosial dan memperdalam jurang ketimpangan kepemilikan tanah.

"Ini juga merampas sumber-sumber kehidupan rakyat, memenjarakan suara rakyat, menyingkirkan ruang keanekaragaman hayati, serta pelanggaran terhadap hak asasi," ujar Husein di Pulau Kwangan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Ia berharap rusaknya lanskap Teluk Balikpapan imbas pembangunan IKN membuat masyarakat tegas dalam mengambil sikap. Hussein meminta agar pemerintah menghentikan pembangunan IKN untuk menghentikan kerusakan ekologis yang terjadi.

Advertising
Advertising

"Situasi sosial ekologi lanskap Teluk Balikpapan harus dijaga demi kesejahteraan kehidupan generasi saat ini dan generasi masa depan," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, mengatakan IKN adalah wajah paripurna dari ilusi kemegahan dalam perayaan HUT ke-79 RI.

Menurut Ia, kebanggaan nasionalisme dan kebangsaan masyarajat dijebak pada kemegahan infrastruktur semata. Sebab, fakta di lapangan seperti konflik agraria, dampak ekologis hingga kriminalisasinya dikaburkan. Bahkan, proyek pembangunan IKN juga melahirkan silent victims terhadap keanekaragaman hayati di Benua Etam.

"Habitat orangutan, bekantan, pesut, dan keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan terancam karena pembangunan IKN," kata Fathur.

Ia menjelaskan, proyek IKN telah terbukti mengancam keanekaragaman hayati. Alasannya, pembangunan IKN membabat habis lebih dari empat hektar mangrove di hulu Teluk Balikpapan yang menjadi akses jalur perairan untuk alat-alat berat.

Penghancuran mangrove dan arus mobilitas yang masif di teluk Balikpapan yang sejak lama menjadi habitat pesut, duyung, serta buaya muara, menyebabkan terganggunya ekosistem fauna sehingga kerap berkonflik dengan warga lokal beberapa tahun terakhir.

“Kebijakan ini semakin menandakan masyarakat pesisir belum merdeka dalam mengelola wilayah pesisir dan laut sendiri. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk habitat flora dan fauna di sekitarnya, kian rentan dikorbankan untuk pembangunan oligarki. Ini ironi di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini,” ujar dia.

Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan kegiatan upacara bendera ini bukan pertama kali dilakukan masyarakat. Upacara, acapkali dilakukan masyarakat dalam momentum hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Apalagi, kali ini Presiden Joko Widodo menyelenggarakan upacara bendera pertama kalinya di IKN.

"Upacara kali ini jadi momen masyarakat untuk menyuarakan berbagai keresahan tentang lingkungan hidup dan pelemahan demokrasi di Tanah air," kata Arie.

Arie melanjutkan, setelah melakukan upacara bendera, masyarakat bersama koalisi sipil menggelar parade perahu kayu menuju sekitar area jembatan Pulau Balang yang diresmikan Jokowi pada Juli lalu.

"Pada perahu dipasang banner dengan isi pesan Selamatkan Teluk Balikpapan; Tanah untuk Rakyat; Digusur PSN, Belum Merdeka 100 persen; Belum Merdeka Bersuara 79 Tahun; serta Merdeka, 190 Tahun Dijajah," ucap Arie.

Pilihan Editor:Jokowi Minta Maaf, Amnesty International Indonesia: Pidato Kosong

Berita terkait

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

2 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

8 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

11 jam lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

15 jam lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

17 jam lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

20 jam lalu

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

1 hari lalu

1.000 Warga di Kawasan IKN Bakal Demo Hari Ini, Tuntut Kepastian Hak Tanah dan Ganti Rugi

Seribuan warga Kawasan IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal berdemonstrasi hari ini, Rabu, 18 September 2024.

Baca Selengkapnya

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

1 hari lalu

Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd

Pembangunan ini dianggap penting untuk dapat memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya

Baca Selengkapnya

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

2 hari lalu

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

Otorita IKN telah membuka IKN bagi masyarakat, tetapi harus daftarkan diri lewat aplikasi IKNOW. Apakah IKNOW itu?

Baca Selengkapnya

Ingin Banget Berkunjung ke IKN? Daftar Dulu Melalui Aplikasi IKNOW

3 hari lalu

Ingin Banget Berkunjung ke IKN? Daftar Dulu Melalui Aplikasi IKNOW

Mulai Senin, 16 September 2024, masyarakat dapat berkunjung ke IKN. Namun, harus mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi IKNOW.

Baca Selengkapnya