TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi resmi membentuk Badan Gizi Nasional setelah menerbikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Beleid yang diteken 15 Agustus 224 juga mengatur tentang susunan strutktur pejabat Badan Gizi Nasional.

“Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden,” bunyi Bagian Kesatu Pasal 2 beleid tersebut, sebagaimana dikutip Tempo, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk pemenuhan gizi nasional. Bagian Ketiga Pasal 4, menyebutkan lembaga ini melakukan berwenang melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata kelola, penyedian dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Berdasarkan fungsinya, Badan Gizi Nasional memberikan pemenuhan gizi kepada anak peserta didik, anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Susunan organisasi Badan Gizi Nasional terdiri dari dewan pengarah yang di dalamnya terdapat ketua, wakil ketua, dan anggota. Adapun pelaksananya meliputi kepala, wakil kepala, sekretariat utama, deputi bidang sistem dan tata kelola, deputi bidang penyediaan dan penyaluran, deputi bidang promosi dan kerja sama, deputi bidang pemantauan dan pengawasan, serta inspektorat utama.

“Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional,” bunyi Pasal 4 Bagian Kedua Dewan Pengarah.

Dewan pengarah Badan Gizi Nasional terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua, dan lima anggota. Jabatan dewan pengarah diisi oleh unsur tokoh negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI-Polri, mantan pegawai negeri sipil, dan akademisi.

Dewan Pengarah akan memiliki sekretariat Dewan Pengarah, yang merupakan bagian dari unit organisasi sekretariat Utama, untuk dukungan teknis dan administratif. Adapun Sekretariat Dewan Pengarah secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

“Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,” bunyi Pasal 46.

Masa tugas Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala berlaku satu periode selama 5 tahun. Namun dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Presiden dapat memberhentikan Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa tugas berakhir.

Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil. Namun, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala dan Wakil Kepala diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan ini.

Beleid ini juga mengatur tata kerja Badan Gizi Nasional. Bab 4 Pasal 39 menyebutkan kepala Badan Gizi Nasional melaporkan kinerja kepada Presiden satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, kepala Badan Gizi Nasional juga melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Ketua Dewan Pengarah minimal satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang rencananya akan dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lembaga baru ini akan menjadi lembaga yang mengatur khusus janji kampanyenya, yakni memberikan makan siang gratis. Belakangan, program ini berganti nama makan bergizi gratis.

Pilihan Editor:Jokowi Minta Maaf, Amnesty International Indonesia: Pidato Kosong