Puan Apresiasi Kerja Dewan hingga Media

Jumat, 16 Agustus 2024 17:57 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pembukaan dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato Presiden dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya. TEMPO/M Taufan Rengganis

INFO NASIONAL – Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi kerja anggota dewan, pemerintah, hingga berbagai stakeholder seperti TNI/Polri dan media massa dalam menjalankan tugas-tugas mengawal demokrasi hingga saat ini. Hal itu dia sampaikan saat membuka Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025.

"Perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang kesatu Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025 pada akhir Periode Keanggotaan Tahun 2019-2024, hari Jumat 16 Agustus 2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Puan membuka Rapat Paripunarna Masa Persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 16 Agustus 2024.

Masa persidangan ini merupakan masa sidang yang terakhir bagi Anggota DPR RI periode 2019-2024 sebelum pergantian periode pada Oktober mendatang. Rapat Paripurna digelar usai Sidang Tahunan MPR dalam rangka HUT RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin hadir pada Rapat Paripurna. Presiden Jokowi akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2025 Beserta Nota Keuangannya kepada DPR. Turut hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih periode 2024-2029.

Puan mengatakan, terdapat sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian di masa sidang ini, untuk dapat dituntaskan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja DPR RI periode 2019-2024. "Lima tahun terakhir perjalanan kita, sebagai bangsa dan negara, seperti berlayar menghadapi terpaan badai gelombang pasang surut yang tidak pernah berhenti,” ujar dia.

Advertising
Advertising

“Dimulai dari Pandemi Covid 19, konflik geopolitik regional antar negara, ketegangan geopolitik yang meluas hingga ke Timur Tengah, krisis pangan, krisis energi global, serta gejolak ekonomi global," kata Puan.

Gejolak dan ketidakpastian global tersebut, kata dia, berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Kemudian, lanjut Puan, berdampak juga terhadap ketahanan kesehatan, sosial, pangan, energi, ekonomi. “Bahkan kehadiran pemerintahan dalam menyelamatkan kehidupan rakyat pun, seolah diuji,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

APBN sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara turut mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal, untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat. "Penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar. Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar," ujar dia.

Kendati demikian, Puan menyampaikan terimakasih atas gotong royong dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan elemen bangsa. “Terimakasih kami ucapkan atas gotong royong, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan; DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, TNI, POLRI, BUMN, Swasta, UMKM dan seluruh rakyat, perekonomian nasional berangsur pulih,” kata dia.

Bangsa Indonesia, kata Puan, harus bersyukur karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih. “Apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun,” ujar dia.

Puan pun mengapresiasi media yang ikut melakukan kontrol sosial di alam demokrasi. “Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada media, wartawan dan jurnalis, yang juga telah ikut menjalankan fungsi kontrol sosial, atas penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk terhadap DPR RI,” ujar putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu.

"Kepada media, rakyat juga menitipkan harapan agar dapat ikut mengawal demokrasi, mengawal jalannya kedaulatan rakyat, melalui media yang mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Puan.

Menurut Puan, menjadi tugas sejarah bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, hidup lebih sejahtera, dan nyaman. “Serta mudah dalam berbagai urusan, dan negara selalu hadir untuk rakyat,” ujarnya.

Pembangunan Nasional walaupun disertai berbagai tantangan, telah berhasil memajukan Indonesia. Khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang masif. “Akan tetapi di tengah semaraknya pembangunan lahiriah ini, kita justru kurang merawat pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa yang memiliki integritas dan etos kerja belum dirasakan dalam keseharian hidup berbangsa dan bernegara," ucapnya. Menurut dia, saat ini belum dirasakan adanya perubahan cara pikir, cara kerja dan cara hidup yang dapat mempercepat kemajuan Indonesia.

Pembukaan masa persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025 dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju di antaranya Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMM Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Mendag Zulfikli Hasan. Hadir Pula Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, serta Para Pimpinan Lembaga Negara. (*)

Berita terkait

OJK Business Matchingkan Wirausaha Muda Syariah di ISFO 2024

3 jam lalu

OJK Business Matchingkan Wirausaha Muda Syariah di ISFO 2024

ISFO merupakan salah satu upaya OJK untuk meliterasi dan menginklusi generasi muda.

Baca Selengkapnya

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

5 jam lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

5 jam lalu

KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

PIS dan KLHK Gelar Arung Edukasi Festival Ciliwung SH IML

6 jam lalu

PIS dan KLHK Gelar Arung Edukasi Festival Ciliwung SH IML

Pertamina International Shipping (PIS) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkolaborasi merawat sungai Ciliwung lewat festival Ciliwung SH IML.

Baca Selengkapnya

The Gade Fest 2024, Employee Well-being ala Pegadaian

7 jam lalu

The Gade Fest 2024, Employee Well-being ala Pegadaian

The Gade Fest 2024 merupakan hadiah untuk seluruh karyawan karena setiap tahunnya Pegadaian mencatatkan kinerja positif yang terus meningkat, serta menjadi ajang kebersamaan dan kolaborasi bagi insan Pegadaian.

Baca Selengkapnya

BPJS Ketenagakerjaan Raih 6 Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Award 2024

7 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Raih 6 Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Award 2024

Raihan prestasi bergengsi ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan kualitas terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kolaborasi Telkomsel dan MAB Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

7 jam lalu

Kolaborasi Telkomsel dan MAB Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Telkomsel dan PT Mobil Anak Bangsa Indonesia (MAB) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem kendaraan listrik (EV) yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan.

Baca Selengkapnya

Kemenkumham Pastikan Advokasi Hukum yang Efektif untuk Memberikan Manfaat bagi Organisasi

8 jam lalu

Kemenkumham Pastikan Advokasi Hukum yang Efektif untuk Memberikan Manfaat bagi Organisasi

Kemenkumham yang memiliki 11 unit utama, 33 kantor wilayah, dan 892 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, perlu mempunyai strategi yang efektif dan efisien dalam penanganan advokasi hukum.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

8 jam lalu

Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Harap Atlet Cabor Tarung Derajat PON XXI Junjung Tinggi Sportivitas

9 jam lalu

Bamsoet Harap Atlet Cabor Tarung Derajat PON XXI Junjung Tinggi Sportivitas

Bamsoet berharap para atlet cabang olahraga (Cabor) Tarung Derajat dapat menyukseskan PON XXI di Aceh dengan menjunjung tinggi sportivitas.

Baca Selengkapnya