TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP, Ahmad Baidowi, mengklaim dukungan ini diputuskan dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi mungkar.

"Politik rekonsiliasi dibutuhkan agar keberlanjutan pembangunan bisa lancar," kata Awiek dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 16 Agustus 2024.

Awiek, sapaan akrab Baidowi melanjutkan, perbedaan dalam politik adalah hal yang mahfum. Sehingga, setelah kontestasi pemilihan presiden berakhir. Maka tidak ada lagi persaingan antar koalisi masing-masing partai. Rekonsiliasi politik kebangsaan jauh lebih besar kepentingannya.

Alasan PPP bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, Awiek mengklaim murni mengedepankan azas politik kebangsaan. Ia menegaskan, tidak ada pembahasan jatah kursi kabinet maupun pos politik yang melatari bergabungnya partai ka'bah.

"Bergabungnya PPP juga diharapkan selaras dengan bangunan koalisi di sejumlah pilkada meski tidak secara keseluruhan," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Pada Kamis, 15 Agustus malam. Ketua Umum PPP, Mardiono bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta. Setelah pertemuan, Mardiono menyatakan turut mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada pemilihan presiden 2024, PPP menjadi sekondan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md., sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan ini juga didukung dua partai lainnya, yaitu Hanura dan Perindo.

Namun, pil pahit harus ditelan oleh PPP dan kubu Ganjar-Mahfud usai hasil rekapitulasi suara tingkat nasional Komisi Pemilihan Umum atau KPU menempatkan pasangan ini di posisi paling bawah.

Kubu Ganjar-Mahfud menorehkan suara paling sedikit ketimbang dua pasangan calon lainnya, yaitu pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pil pahit kedua harus dirasakan PPP saat rekapitulasi suara KPU di 38 Provinsi dan 128 wilayah luar negeri, menyatakan torehan suara PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.

PPP hanya memperoleh 3,87 persen atau 5.897.777 suara dari total 84 daerah pemilihan. Walhasil, partai Ka'bah mestu terdepak ari Senayan untuk pertama kali sepanjang sejarah partai berdiri.

Saat itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Salahudin Uno, menyarakan agar PPP mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meski nantinya tidak memperoleh jatah kursi Menteri.

"Sebaiknya menurut saya walaupun mendukung pemerintah, tapi tidak mematok-matok jabatan," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Pilihan Editor: Prabowo Sambut Baik NasDem Gabung Pemerintahannya