TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengatakan partainya tidak mau tahu soal Muktamar Luar Biasa (MLB) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU.

"PKB tidak boleh ikut-ikut urusan organisasi yang bukan wewenangnya. Oleh karena itu, saya tidak mau tahu urusan yang terjadi di sana karena bukan urusan saya," kata Cak Imin di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jakarta pada Kamis, 15 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.

Karena itu, dia mengatakan hal terpenting yang perlu dilakukan partainya ataupun PBNU adalah berpegang teguh pada konstitusi negara. Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Kalau ada ormas atau partai politik tidak taat pada undang-undang ataupun konstitusi, ya, itu membahayakan negara kita,” ujarnya.

Sebelumnya, tokoh NU dari Jawa Timur Abdussalam Shohib alias Gus Salam mengatakan akar rumput mulai resah melihat PBNU akhir-akhir ini yang melenceng jauh dari tugas utama, sehingga MLB PBNU bisa terjadi kapan saja.

Dia mengatakan NU sejatinya memiliki peran menyejukkan umat. Namun dia menilai sikap-sikap intervensi justru menjadi gaya baru bagi PBNU.

“PBNU hari ini jauh dari kondusif. MLB merupakan bom waktu yang siap meledak kapan pun,” kata Gus Salam dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Cak Imin: Tidak Ada Islah antara PKB dan PBNU

Adapun Cak Imin menyatakan terbuka berdiskusi atau ngopi bareng dengan PBNU sebelum muktamar PKB dilaksanakan.

"Lebih baik, kalau ngajak ngopi baik, tapi niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," kata Cak Imin kepada wartawan setelah bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman Syukron Makmun di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis pagi, 15 Agustus 2024.

Soal islah, Cak Imin menyatakan tidak ada islah. "Apa urusannya? PBNU urusan sendiri, kita (PKB) sendiri. Apanya yang diislahkan?" ujarnya.

<!--more-->

Cak Imin pun menegaskan PKB dan PBNU tidak punya hubungan organisasi. Menurut dia, hubungan yang ada hanya kultural, aspirasi, dan historis. Di sisi lain, PKB dan PBNU punya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing.

Karena itu, kata dia, PBNU tidak boleh ikut campur dalam mengurusi PKB. "Tidak boleh ikut-ikut campur tangan mengurusi PKB," ujarnya seraya mengajak PBNU untuk taat konstitusi.

Menjelang Muktamar pada 23-24 Agustus nanti, PKB diterpa isu perselisihan dengan PBNU. Pada Senin, 12 Agustus 2024, sejumlah kiai meminta PKB berbenah karena dianggap semakin jauh dari marwah partai.

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf juga ikut mengkritik kepemimpinan Cak Imin sebagai ketua umum. “PKB ini seperti partai yang dipimpin oleh raja,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda meminta PBNU tidak mengintervensi urusan PKB meski sama-sama berbasis Nahdliyin. Apalagi, dalam muktamar nanti, salah satu agenda besarnya adalah pemilihan ketua umum.

Huda mengklaim saat ini Cak Imin masih menjadi satu-satunya calon. Cak Imin telah menjabat ketua umum PKB sejak 2005. "Sampai saat ini belum ada kandidat lain selain Gus Muhaimin," kata Huda di kantor DPP PKB, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 13 Agustus 2024.

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN | ANTARA

Pilihan editor: Kata Ahok Bila PDIP Memberinya Rekomendasi Melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta