TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama atau PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyindir Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar bak raja. Sebab, menurut Yahya, dalam perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut, kekuasaan Muhaimin mutlak.

Dewan Syura yang konsep awalnya secara struktural diposisikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PKB, kata Yahya, perannya mulai terpinggirkan. Sehingga kiai-kiai yang ada di dalam Dewan Syura tersebut bukan lagi sebagai pengendali kebijakan, melainkan tinggal sebagai pengawas Dewan Tanfid saja.

Menurut Yahya, pergeseran wewenang ini telah melenceng dari desain awal didirikannya PKB oleh jamiyah NU melalui kiai-kiai berpengaruh pada 23 Juli 1998. Karena dalam desain PKB saat itu, Dewan Tanfid harus tunduk pada keputusan Dewan Syura.

Namun dalam perubahan AD/ART partai, kata Yahya, wewenang mutlak diberikan kepada Ketua Umum Muhaimin Iskandar, sehingga yang bersangkutan bisa mengangkat dan memecat siapa saja, dan kapan saja.

“Itu ada pasalnya di AD/ART terbaru dari PKB. Jelas, jelas sekali. Makanya sekarang ini sebetulnya teman-teman di PKB apa pun yang mereka pikirkan tak akan ada yang berani melawan (Muhaimin) kecuali di forum muktamar nanti. Sehingga PKB ini seperti partai yang dipimpin oleh raja,” kata Yahya saat rapat secara daring dari kantor PBNU dengan Ketua Pengurus Wilayah NU se-Indonesia, seperti dibagikan melalui rekaman video yang diterima Tempo, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dalam video nampak Yahya mengenakan kemeja warna putih dan berkopiah didampingi oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya duduk bersila di karpet menghadap layar monitor.

Putra mendiang ulama berpengaruh KH Cholil Bisri itu menuturkan bahwa saat ini PBNU tengah berupaya meluruskan PKB karena organisasi kemasyarakatan itu memiliki tanggung jawab moral. Walau pun secara entitas maupun struktural tak punya hubungan, namun secara histori tak dapat dimungkiri bahwa jamiyah NU-lah yang mendirikan PKB.

Yahya berujar masalah antara PBNU dan PKB saat ini bukan perkara pribadi antara dia dengan Muhaimin maupun antara Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf dengan Muhaimin. Bukan pula mengenai panitia khusus (pansus) haji DPR yang didorong pembentukannya oleh Muhaimin.

“Ini masalah kelembagaan, bukan masalah pribadi orang per orang. Statemen-statemen saya dan Pak Saifullah Yusuf di media itu atas nama lembaga karena hasil rapat. Bukan pula masalah adik saya Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama. Kami tak ikut-ikut pansus haji, itu urusan DPR, silakan saja,” kata ulama yang akrab disapa Gus Yahya itu.

Menurut mantan salah satu juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu, PBNU tak akan perduli terhadap apa yang dilakukan oleh partai-partai politik lain karena memang tak memiliki hubungan sejarah. Namun terhadap PKB, kata Yahya, PBNU tetap punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki.

“Kami tetap akan berupaya berkomunikasi baik-baik dengan PKB, walau pun saat diundang mereka tidak mau hadir. Tapi saya akan terus berusaha menjalin komunikasi,” ujar Yahya.

Terlebih dalam pertemuan para ulama NU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Ahad kemarin, 11 Agustus 2024, ia mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk segera memperbaiki PKB. Menurut Yahya, kiai-kiai tersebut berkumpul di Tebuireng untuk mendalami masalah-masalah terkait hubungan NU dengan PKB.

Pilihan Editor: PBNU Diminta Perbaiki PKB, Wasekjen: Tak Bisa Saling Intervensi