Luhut soal Golkar Kebut Munas 20 Agustus: Mana Saya Tahu

Rabu, 14 Agustus 2024 20:19 WIB

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Politikus Golkar Nusron Wahid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar Luhut Pandjaitan mengklaim bahwa partainya baik-baik saja setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum. Namun demikian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi enggan banyak berkomentar mengenai rencana Golkar mempercepat Musyawarah Nasional atau Munas.

“Mana saya tahu. Nanti kau tanya mengenai air pollution akan saya jawab,” kata Luhut di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 14 Agustus 2024, saat ditanya dukungannya soal rencana Golkar kebut Munas.

Luhut juga tidak mau banyak berkomentar mengenai langkah-langkah yang akan diambil partai dalam Munas. Termasuk kemungkinan nama Bahlil Lahadalia mengisi posisi Ketua Umum definitif pengganti Airlangga Hartarto.

“Bagus bagus saja (kalau Bahlil mau maju sebagai Ketua Umum), itu kan haknya Munas,” kata Luhut.

Menko Marinves itu mengatakan sudah bertemu Bahlil di sela acara Istana Negara. Tetapi Luhut tidak menjawab saat ditanya restunya kepada Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar.

Advertising
Advertising

Airlangga menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Ahad, 11 Agustus 2024, melalui keterangan video. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan bahwa dia mengundurkan diri untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. “Dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” kata dia.

Rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa, 13 Agustus 2024, mengumumkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana Ketua Umum Golkar. Partai beringin memutuskan untuk mempercepat Munas pada 20 Agustus 2024 di Jakarta.

Penunjukan Agus Gumiwang sebagai Plt sesuai dengan kabar skenario pergantian pemimpin Golkar yang didapatkan oleh Tempo. Elite Golkar mengabarkan kepada Tempo bahwa, setelah ditunjuk sebagai Plt, Agus Gumiwang akan mempersiapkan pelaksanaan Munaslub Partai Golkar. Kemudian Bahlil akan menjadi Ketua Umum Partai dengan dukungan kuat DPD.

Dalam kesempatan terpisah di Istana Negara pada Rabu, Bahlil Lahadalia menyebut belum mengikuti secara langsung dinamika yang terjadi di partai dengan logo pohon beringin, setelah Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum. Bahlil menyerahkan mekanisme pergantian pemimpin Golkar kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Bahlil juga tidak menjawab dengan lugas potensi dia menjabat Ketua Umum Partai Golkar atas restu Presiden Joko Widodo. Menteri Investasi ini meminta hal itu ditanyakan kepada Jokowi langsung.

“Saya pikir proses saja lah ya. Saya juga kan bukan kader yang dari pengurus DPP sekarang, jadi alamiah saja,” kata Bahlil usai mendapat tanda jasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024. “Saya tidak bisa menjawab itu (soal restu Jokowi).”

Pilihan Editor: Bahlil Bantah Jokowi Cawe-cawe dalam Urusan Partai Golkar

Berita terkait

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

1 hari lalu

Sejauh Mana Pansus Haji Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Haji?

Sejauh mana langkah Pansus Haji menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan haji?

Baca Selengkapnya

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

1 hari lalu

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

Dalam waktu berdekatan terjadi dua munaslub, yaitu Munaslub Kadin dan Munaslub Golkar. Anindya Bakrie dan Bahlil geser ketua sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

2 hari lalu

Bisnis-bisnis Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia Versi Munaslub

Anindya Bakrie Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub yang menggeser Arsjad Rasjid. Apa saja bisnis-bisnisnya?

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

2 hari lalu

Serba-serbi Kabinet Prabowo: Jumlah Menteri hingga Tanggapan Berbagai Partai

Isu mengenai susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi sorotan

Baca Selengkapnya

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

4 hari lalu

Riza Patria Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ini Alasannya Mundur dari Pilkada Tangsel?

Ahmad Riza Patria dipastikan oleh Ridwan Kamil menjadi Ketua Tim Kampanye Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024. Lantas, bagaimana profilnya?

Baca Selengkapnya

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

4 hari lalu

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

5 hari lalu

Legislator Golkar Sebut Syarat Calon Menlu di Pemerintahan Prabowo, Apa Saja?

Legislator Golkar Dave Laksono yakin Prabowo akan memilih sosok terbaik untuk menjadi Menlu.

Baca Selengkapnya

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

5 hari lalu

Catatan Legislator Golkar buat Pemerintahan Prabowo Tentang Kementerian Komunikasi

Politikus Golkar meminta permasalahan di Kementerian Komunikasi menjadi catatan pemerintahan Prabowo mendatang. Peretasan PDNS dan maraknya judi onlin

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

5 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

5 hari lalu

Golkar Yakini Penambahan Kementerian Tak akan Sebabkan Pembengkakan Anggaran

Dave Laksono, meyakini kemungkinan presiden menambah jumlah kementerian dengan adanya revisi UU Kementerian Negara, tidak akan membebani APBN

Baca Selengkapnya