TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2023 di Provinsi Papua Selatan. Pemantauan itu dilakukan oleh Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Togap Simatupang pada Jumat, 9 Agustus 2024 lalu.

Papua Selatan merupakan provinsi baru di tanah Papua. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah otonomi baru karena masih rawan konflik saat penyelenggaraan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

Togap menyebut ada sejumlah indikator untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. "Indikator pelaksanaan Pilkada Serentak dinilai berhasil yakni berlangsung aman dan lancar, partisi pemilih tinggi, tidak ada konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta roda pemerintahan tetap berjalan lancar," kata Togap melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 12 Agustus 2024.

Selain indikator yang disebutkan itu, kata Togap, pemerintah daerah juga memiliki peran penting menyukseskan jalannya Pilkada dengan menyediakan kebutuhan anggaran. "Tidak hanya itu Pemda dan pihak lain juga perlu memperhatikan kerawanan konflik sehingga dapat dicegah sebelum terjadi," ucap dia.

Penjabat Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi menyebut perlu ada kerja sama dari berbagai pihak agar pelaksanaan Pilkada lancar dan terpetakan potensi kerawanan di sana.

"Perlu segera mengidentifikasi kemungkinan konflik yang dapat mengganggu jalannya Pilkada," kata Rudy. Pemda dan Kemendagri dalam pertemuan itu juga menandatangani deklarasi damai 2024 sebagai komitmen menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang damai, aman dan bebas dari konflik.

Kemendagri memberikan perhatian khusus kepada wilayah otonomi baru di tanah Papua. Peninjauan kesiapan Pilkada 2024 sebelumnya sudah pernah dilakukan di Provinsi lain di antaranya Papua Pegunungan pada sekitar akhir Juli 2024 lalu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan ada tiga provinsi di Tanah Papua yang rawan gangguan keamanan saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Ketiga provinsi yang menjadi daerah rawan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata adalah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

"Karena itu, TNI-Polri akan berupaya mengantisipasi agar pelaksanaannya dapat berlangsung aman dan lancar," kata Hadi usai menggelar pertemuan tertutup dengan pimpinan TNI-Polri yang bertugas di Tanah Papua di Makodam XVII/Cenderawasih, Kamis, 30 Mei 2024.

Hadi saat itu juga menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai masalah menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

Adapun wilayah yang dianggap rawan adalah Kabupaten Nduga, Paniai, dan Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah; Pegunungan Bintang dan Yahukimo di Papua Pegunungan; serta Maybrat di Papua Barat Daya.

"TNI-Polri akan terus memantau dan mengamankan wilayah itu termasuk kawasan lainnya di enam provinsi di Tanah Papua," ujar mantan Panglima TNI itu. Enam provinsi di tanah Papua yang menjadi perhatian adalah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Selain itu, Hadi juga berencana untuk melancarkan tahapan Pilkada 2024, maka alutsista milik TNI-Polri dapat digunakan penyelenggara terutama untuk pengiriman logistik.

Sapto Yunus berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan editor: Golkar Tepis Airlangga Hartarto Mundur karena Terjerat Kasus Korupsi