TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membahas kemungkinan koalisi di Pilkada serentak 2024. Diskusi itu berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yaitu rumah dinas Menteri Pertahanan, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 8 Agustus 2024.

“Ada bahasan Pilkada,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengikuti pertemuan tersebut. Selain Muzani, persamuhan itu juga diikuti Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid.

Menurut Muzani, Gerindra dan PKB mencapai kesepakatan untuk berkoalisi di beberapa daerah. Namun, ada juga daerah yang mereka tidak satu pandangan. “Ada dibahas beberapa persoalan, ada yang sama pencocokan, dan ada juga yang tidak bisa dipaksakan,” ujar dia.

Salah satu yang dibahas adalah soal Pilgub Jakarta. Saat ini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menyokong Prabowo di Pilpres 2024 telah menyiapkan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai kandidat gubernur di Jakarta.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta mengusulkan nama Anies Baswedan yang merupakan calon petahana.

Dalam pertemuan tersebut, Muzani mengungkapkan partainya mengajak PKB untuk ikut mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. “Kami mengajak PKB untuk bersama-sama membangun Jakarta,” kata Muzani.

Menurut dia, ajakan Gerindra untuk PKB itu tujuannya agar Jakarta dapat dibangun bersama oleh kekuatan politik nasional yang lebih besar. “Agar (ada) stabilitas dan kepastian politik ke depannya,” ujarnya.

Muzani mengatakan PKB masih butuh waktu untuk menentukan pilihan di Pilgub Jakarta. “Pak Muhaimin masih perlu waktu untuk membahas tentang Pilkada Jakarta, jadi tunggu waktu Pak Imin sendiri akan mengumumkan,” ucap Muzani.

Diketahui, saat ini KIM dan Gerindra sedang berupaya membentuk koalisi baru dengan mengajak partai-partai non-KIM bergabung untuk Pilkada. Koalisi itu disebut sebagai KIM Plus.

Keberadaan KIM Plus berpotensi memunculkan kotak kosong sebagai lawan di Pilkada. Sebabnya, koalisi besar berpeluang membatasi kans kandidat lain bisa memenuhi syarat ambang batas 20 persen kursi DPRD yang diperlukan untuk maju Pilkada.

Namun, Muzani mengklaim KIM Plus tidak dibentuk untuk memunculkan kotak kosong, tapi bagaimana membangun proses demokrasi dan evaluasi Pemilu. “Tentang Pilkada, yang dari sisi apa pun menurut beliau, perlu dipikirkan agar lebih praktis dan lebih simpel, bagi rakyat dan penyelenggara,” ujar Muzani.

Muzani berujar ihwal bergabung atau tidaknya PKB dengan KIM Plus akan diumumkan oleh Muhaimin. Dia berujar keputusan itu adalah bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas PKB di Jakarta beberapa waktu lalu. Muhaimin juga disebut menyampaikan hasil Mukernas tersebut ke Prabowo yang saat itu berhalangan hadir.

Pilihan editor: Ridwan Kamil Mau Maju di Pilgub Jakarta, The Jakmania: Siap Nggak Dukung Persib Lagi?