TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tidak seharusnya masuk program prioritas. Ia mengatakan lebih baik anggaran program makan siang gratis bisa dialihkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Persoalan ini jauh lebih penting dan mendesak untuk diperioritaskan dan diberilan porsi anggaran" ujar Ubaid dalam rilisnya, Rabu, 7 Agustus 2024.

Ubaid mempertanyakan persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui program makan siang gratis. Ubaid tidak melihat ada persoalan signifikan yang dapat diselesaikan dengan program makan siang gratis, baik persoalan stunting maupun pemenuhan gizi anak usia sekolah.

Menurut dia, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan melalui program makan siang gratis yang diberikan kepada anak usia sekolah. “Jelas program ini salah alamat. Mestinya, kalau untuk tujuan itu (stunting), maka peruntukannya adalah untuk ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun,” ujar Ubaid.

Kemudian jika tujuan program tersebut dilakukan untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah, dan hanya diselesaikan dengan makan siang gratis, hal tersebut merupakan usaha sia-sia. “Jika untuk pemenuhan gizi anak usia sekolah, juga tak tepat guna. Apakah pemenuhan gizi itu hanya cukup di sesi makan siang? Bagaimana dengan sarapan dan makan malamnya yang tidak terkontrol?” kata Ubaid.

Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis, Ubaid mengimbau pemerintah untuk bebenah persoalan yang tengah menghimpit anak anak sekolah di Indonesia.

Ia menyoroti persoalan biaya pendidikan yang dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan tidak terjangkau. "Jika program makan siang gratis dipaksa untuk diimplementasikan, jelas akan menambah bebam anggaran" dalam rilis JPPI.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Muyani telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk program makan siang gratis. Alokasi anggaran untuk program tersebut ditetapkan bersama dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Melihat jumlah anggaran yang tidak sedikit, Ubaid mengatakan pemerintah jangan sampai mengejar pencitraan terkait dengan janji-janji kampanye. Lebih dari pada hal tersebut, Ubaid menghimbau pemerintah untuk memikirkan skala prioritas dari program makan siang gratis ini. Ubaid mengimbau agar pemerintah sekarang dapat mempertimbangkan seberapa penting program makan siang gratis dapat dijalankan.

“Mana yang seharusnya menjadi skala prioritas yang mendesak harus diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” kata dia.

MAULANI MULIANINGSIH

Pilihan Editor:Respons Menteri PUPR Soal Istana Garuda IKN Disebut Mirip Kelelawar