TEMPO.CO, Jakarta - BEM Nusantara (BEMNUS) Wilayah DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Selasa, 6 Agustus 2024. Aksi itu dimulai dari pukul 14.00 hingga malam hari. Mereka menyoroti isu pendidikan di Tanah Air.

Koodinator Daerah BEMNUS DKI Jakarta Piere Lailossa mengatakan pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi darurat. "Komersialisasi pendidikan sangat banyak terjadi di Indonesia," ucapnya saat dihubungi Tempo pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Piere menilai praktik penyelanggaraan pendidikan saat ini tak transparan dan akuntabel. Buktinya, terjadi lonjakan biaya pendidikan, tapi tak sebanding dengan fasilitas dan sarana yang diberikan sekolah maupun kampus.

Ia juga menyoroti masalah penetapan Kurikulum Merdeka. Implementasinya, kata dia, masih bergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan dari jenjang anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Oleh karena itu ia berharap revisi Undang-Undang Sisdiknas segera dibahas dengan memberi ruang partisipasi bermakna untuk publik. Artinya, tak hanya diikuti oleh tenaga pendidik, tapi keterlibatan mahasiswa.

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah menyelidiki kesalahan dalam pengelolaan dana pendidikan yang melatarbelakangi kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. KPK menemukan ada ketimpangan pada anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan.

Di mana, anggaran yang dialokasikan untuk mahasiswa kampus-kampus negeri hanya sekitar Rp 7 triliun. Sementara itu, anggaran sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga sebesar Rp 32,859 triliun.

BEMNUS mengimbau agar pemerintah segera membentuk satuan tugas pemberantasan mafia pendidikan. "Karena saat ini kami anggap subsidi anggaran sekolah kedinasan terlalu menguras uang negara. Maka Puslapdik harus bertanggungjawab atas masalah ini," ucapnya.

Masalah lain yang ia sorot mengenai penyaluran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah yang ia nilai tidak tepat sasaran. BEMNUS DKI Jakarta juga menolak kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mencabut Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi siswa yang terbukti merokok, menggunakan narkoba, tawuran hingga bermain judi online.

Selain mengangkat isu pendidikan, BEMNUS mengkritik Kemendagri yang terus memperpanjang jabatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia menuntut Mendagri Tito Karnavian untuk segera mencopot jabatan Heru.

Pilihan Editor: Respons PBNU Soal Pelaporan Mantan Sekjen PKB Lukman Edy ke Bareskrim Polri