TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyoroti bahwa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan sesuatu dalam satu garis lurus. Prinsip ini yang juga berlaku bagi pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dicanangkan oleh Jokowi.

“Secara besarannya, mampunya, bahwa transisi ini adalah transisi in line. Itu yang dilihat. Bukan transisi yang disruptive atau distorted. Sehingga (keberlanjutan IKN) tidak perlu dikhawatirkan,” kata Moeldoko ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Prabowo sebelumnya muncul sebab mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program makan secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa memastikan mengenai anggaran bagi proyek IKN yang dikomitmenkan Prabowo. Dia juga tidak menjawab soal porsi untuk IKN pada RAPBN 2025.

Sri Mulyani ditanya soal IKN usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2024. Ratas kemarin memfinalkan arahan dari Jokowi maupun Prabowo untuk RAPBN 2025. Bendahara negara hanya mengatakan bahwa anggaran untuk IKN akan dituangkan dalam Nota Keuangan pada 16 Agustus, sementara rincian alokasi program makan siang akan disampaikan oleh tim Prabowo.

Moeldoko mengaku tidak tahu persis berapa alokasi anggaran untuk IKN tahun depan. Namun dia memahami bahwa budget pembangunan IKN tahun depan memang tergantung pemerintahan baru dan prioritasnya.

“Jadi kalo ditanya sekarang gimana besarannya itu asas fleksibilitas kebutuhan dan prioritasnya,” kata Moeldoko.

Pemerintah menetapkan komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.

PIlihan Editor: AHY Ungkap Jurus Tangani Masalah Pertanahan di IKN