Disdik DKI Ungkap Kategori Sekolah Swasta yang Bisa Digratiskan

Reporter

Desty Luthfiani

Editor

Amirullah

Senin, 5 Agustus 2024 23:36 WIB

Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan rencana sekolah swasta gratis saat ini masih dalam tahap kajian naskah akademik. Menurut dia, nantinya kategori sekolah swasta yang digratiskan adalah sekolah yang belum bisa mandiri pembiayaannya dan masih membutuhkan bantuan dana.

"Setelah fix baru nanti kami sosialisasikan, baik ke DPRD dan juga mungkin Kemendikbud," kata Budi di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin, 5 Agustus 2024.

Budi menjelaskan kategori sekolah swasta gratis yang bakal dipertimbangkan tidak semua. Bukan untuk sekolah-sekolah elit. "Kalau misalkan Al-Azhar ya tentu tidak akan dimasukkan," ucap dia.

Dia menjelaskan saat ini ada sekitar 405 sekolah swasta di DKI Jakarta yang dinilai mampu atau mandiri. Sekolah itu tidak mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Sementara untuk sekolah swasta yang masih memerlukan bantuan, menurut dia, masih ada banyak, Budi tidak tahu angka pastinya. Namun, mencapai sampai seribu.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih membahas klasifikasi sekolah swasta yang akan diberikan dana oleh pemerintah daerah sehingga sekolah tersebut gratis.

Advertising
Advertising

"Tentunya tidak sekolah yang swasta yang mapan, kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," kata Heru di Pasar Pramuka, Pal Meriam, Jakarta Timur, pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Heru mengatakan pihaknya sedang membahas lebih rinci mengenai klasifikasi sekolah swasta tersebut. Ia berujar Pemprov DKI akan meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pilihan Editor: Megawati Sebut Hubungannya dengan Jokowi Baik, Namun Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

Berita terkait

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik DKI: Tak Hanya Bebas SPP dan Uang Pangkal

4 jam lalu

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik DKI: Tak Hanya Bebas SPP dan Uang Pangkal

Program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta masih dalam tahap pengkajian oleh Dinas Pendidikan.

Baca Selengkapnya

Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

5 jam lalu

Dari Sabang hingga Merauke, Ribuan Guru Bersatu di Puncak TPN XI

TPN memberi ruang bagi guru untuk bukan hanya mendengar, tetapi juga didengar.

Baca Selengkapnya

Alasan Ridwan Kamil-Suswono akan Integrasikan Pendidikan Berbasis Budaya ke Kurikulum Sekolah

20 jam lalu

Alasan Ridwan Kamil-Suswono akan Integrasikan Pendidikan Berbasis Budaya ke Kurikulum Sekolah

Suswono menuturkan generasi muda Jakarta harus memiliki wawasan global tanpa melupakan identitas budayanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Insan Tuli di Indonesia Gunakan Bahasa Isyarat Bisindo dan Sibi

1 hari lalu

Alasan Insan Tuli di Indonesia Gunakan Bahasa Isyarat Bisindo dan Sibi

Salah satu perbedaan yang menonjol dari bahasa isyarat Bisindo dan Sibi adalah jumlah tangan yang digunakan.

Baca Selengkapnya

FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional

2 hari lalu

FSGI Pertanyakan Tujuan Rencana Pengembalian Ujian Nasional

Dia menyoroti adanya kecurangan yang mencoreng integritas pendidik dan peserta didik bila Ujian Nasional kembali diterapkan.

Baca Selengkapnya

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

3 hari lalu

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.

Baca Selengkapnya

PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

5 hari lalu

PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

6 hari lalu

Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

6 hari lalu

Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

Kedutaan Besar Republik Cek membuka Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di UGM untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan budaya.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

6 hari lalu

Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.

Baca Selengkapnya