TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah kuota pendaftaran kontrak kerja Individu (KKI) untuk guru honorer yang sebelumnya 1.700 menjadi 2.650 orang tahun ini. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Senin, 5 Agustus 2024.

Kontrak Kerja Individu alias KKI adalah pengangkatan guru honorer dari Pemprov DKI Jakarta, gaji mereka dibayar dari dana daerah.

"Setelah kami data jumlahnya 2.650 di DKI Jakarta dan Insya Allah mudah-mudahan mereka akan masuk KKI semua," kata Budi. Namun, menurut dia, mekanisme penambahan jumlah kuota itu sedang dibahas.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024 ini setelah menerapkan kebijakan cleansing guru honorer. Kuota itu untuk menampung sebagian dari guru honorer yang saat ini berjumlah 4.127 orang, termasuk tenaga pendidik seperti administrasi, petugas keamanan dan kebersihan.

Sisa guru honorer yang tidak masuk kuota diminta untuk ikut seleksi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1.900 orang. Namun seleksi itu membuat mereka harus bersaing dengan guru di seluruh Indonesia. Pilihan lainnya, guru honorer yang tak diterima kuota KKI tahun ini bisa mempersiapkan pendaftaran KKI tahun depan.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mengkritik rencana itu. Dia meminta pengangkatan guru honorer dilaksanakan langsung dan tanpa tes. Sebab, menurut dia, mayoritas guru tersebut sudah mengajar bertahun-tahun.

Jhonny mengklaim APBD 2024 cukup untuk mengangkat 4.127 guru jika gajinya berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Saat ini UMP Rp 5,06 juta, sementara APBD DKI Jakarta Rp 81, 7 triliun.

Merespons hal itu, Budi menyebut akhirnya dinas mempertimbangkan penambahan kuota KKI. Namun, ia mengatakan soal mekanisme penambahan kuota tersebut masih akan didiskusikan dengan DPRD apakah dilakukan secara bertahap atau langsung.

Sementara untuk pembukaan pendaftaran KKI pada Agustus 2024 diupayakan tetap digelar. "Tergantung nanti anggaran pendapatan dan belanja perubahan atau APBDP-nya itu diketok kapan. Kalau September ya mungkin langsung bisa semua (diangkat). Kalau November lihat nanti 1.700 dulu atau apa," kata Budi.

Dia berharap untuk pembukaan pendaftaran KKI pada Agustus nanti sesuai dengan jadwal yang direncanakan. "Ya nanti kami lihat di pekan ketiga atau keempat," kata Budi.

Pilihan Editor: Disdik DKI Minta 14 Guru Honorer yang Kena Cleansing dan Belum Mengajar untuk Melapor