TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Projo, Panel Barus, mengatakan akan mengawal ketat pemenangan di sepuluh daerah yang dinilai strategis dalam Pilkada 2024.

"Dalam Pilkada Serentak 2024 DPP Projo akan mengawal pemenangan di 10 provinsi strategis berdasarkan jumlah pemilih terbesar," kata Panel dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu, 30 Juli 2024.

Panel menyebut 70 persen pemilih di Indonesia berasal dari provinsi itu.

"Provinsi yang wajib kami menangkan dalam Pilkada Serentak yakni Sumatera Utara (Sumut), Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Bali," tutur dia.

Menurut dia, Projo wajib memenangkan dengan strategi dan taktik yang sudah dipersiapkan dengan matang. "Ini akan dikawal serius oleh DPP Projo. KIM harus menang 10-0 di sini," tutur dia.

Panel menyinggung soal Pilgub di Sumut, ada nama Bobby Nasution menantu Presiden Joko Widodo yang saat ini belum terlihat siapa yang akan menjadi rivalnya.

"Bobby Nasution sedang menunggu lawan. Kami tunggu lawan ini PDIP jadi maju apa enggak, jangan sampai lawan kotak kosong," ujarnya.

Panel berharap Bobby akan mendapatkan lawan yang sepadan. Ia mendorong agar PDIP segera mengumumkan siapa yang bakal diusung.

"Jangan mengatakan bahwa skenario kami mendorong lawan kotak kosong tidak ada. Kami siap bertanding lahir batin," tutur dia.

Juru bicara tim pemenangan nasional Pilkada PDIP, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan partainya masih mencari kesamaan pemikiran dengan mantan gubernur Sumatera Utara itu. "Itu bisa menjadi satu platform landasan berpikir yang sama. Dicari dulu kesamaannya," kata Seno pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Menurut dia, PDIP saat ini juga masih mempertimbangan beberapa nama dari internal partai seperti Nikson Nababan, Sofyan Tan dan Djarot Saiful Hidayat.

Bobby Nasution telah diusung oleh koalisi yang besae seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat dan PPP. Namun, menurut Seno, Bobby tidak merepresentasikan calon gubernur yang memumpuni. "Kami bisa melihat ada kawan-kawan DPD partai di Sumut yang mencatat berbagai kebijakan di Kota Medan yang kontroversial di tengah publik," ucapnya.

Pilihan Editor: Respons PDIP soal Bobby Nasution dan Kahiyang yang Disebut di Kasus Korupsi Gubernur Maluku Utara