Kata Wapres Ma'ruf Amin Soal Konflik Antara PBNU dan PKB

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Jumat, 2 Agustus 2024 19:10 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya tidak berkonflik karena telah memiliki tugas yang berbeda. Wapres menyampaikan hal itu di atas Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 1 Agustus 2024.

"Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya, seharusnya bekerja sama dengan baik dan dengan tugas masing-masing PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik sebetulnya," ucap Wapres usai menghadiri Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jabar seperti dikutip Antara.

Wapres sebelumnya juga pernah menjadi Ketua Tim Lima Pembentukan PKB dan Ketua Dewan Syuro PKB pada .

"Saya dahulu Ketua Tim Lima pembentukan PKB, saya Ketua Dewan Syuro pertama sebelum Gus Dur. Jadi sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu aspiratif, kultural, dan historis, tidak ada hubungan struktural," ucap Ma’ruf.

Dengan demikian, kata dia, PKB diharapkan membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik. "Jadi tidak saling mengintervensi, jadi dia memiliki independensi," ucapnya.

Untuk itu, Ma'ruf merasa heran atas konflik yang terjadi saat ini karena baik PBNU maupun PKB memiliki tugas yang berbeda.

"Jadi, kalau terjadi 'korslet' itu memang agak aneh juga kan begitu karena memang tugasnya beda. Oleh karena itu, kita harapkan sudahlah jangan sampai terjadi lagi, masing-masing berada di jalurnya, fokus masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik," kata dia.

Sebelumnya, pada Jumat, 26 Juli 2024, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) guna mengembalikan PKB ke NU.

"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," katanya.

Setelah itu pada Ahad, 28 Juli 2024, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta mengatakan akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

Berita terkait

PBNU Sarankan GP Ansor Urungkan Niat Laporkan Suswono ke Polisi

12 jam lalu

PBNU Sarankan GP Ansor Urungkan Niat Laporkan Suswono ke Polisi

Menurut Ketua PBNU, permintaan maaf dari Suswono cukup menyelesaikan permasalahan atas pernyataan janda kaya yang dinilai merendahkan agama Islam.

Baca Selengkapnya

Ketika Gus Ipul Bilang bahwa Suasana Rapat Perdana dengan Cak Imin Nyaman dan Tidak Kaku

4 hari lalu

Ketika Gus Ipul Bilang bahwa Suasana Rapat Perdana dengan Cak Imin Nyaman dan Tidak Kaku

Hubungan Gus Ipul dan Cak Imin sempat memanas imbas 'perseteruan' PBNU dan PKB.

Baca Selengkapnya

Dulu Seteru, Cak Imin dan Gus Ipul Rapat Bersama Bahas Penyiapan Program Kerja

5 hari lalu

Dulu Seteru, Cak Imin dan Gus Ipul Rapat Bersama Bahas Penyiapan Program Kerja

Cak Imin dan Gus Ipulsiap bekerja sama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Pengamat: Sebagai Wapres, Gibran Ikuti Jejak Pencitraan Jokowi dengan Blusukan

6 hari lalu

Pengamat: Sebagai Wapres, Gibran Ikuti Jejak Pencitraan Jokowi dengan Blusukan

Pengamat menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti jejak pencitraan sang ayah, Presiden ke-7 Joko Widodo untuk turun ke masyarakat bawah.

Baca Selengkapnya

Menteri KPK/BKKBN Lapor Upaya Percepatan Penurunan Stunting ke Wapres

6 hari lalu

Menteri KPK/BKKBN Lapor Upaya Percepatan Penurunan Stunting ke Wapres

BKKBN harus memberikan laporan kepada wakil presiden minimal dua kali dalam setahun terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Baca Selengkapnya

Kejagung Bakal Panggil Ayah Ronald Rannur Terkait Aliran Dana ke Zarof Ricar

7 hari lalu

Kejagung Bakal Panggil Ayah Ronald Rannur Terkait Aliran Dana ke Zarof Ricar

Kejaksaan Agung buka peluang panggil Edward Tannur terkait aliran dana tersangka suap eks pejabat MA, Zarof Ricar.

Baca Selengkapnya

DPR Minta Kemenag Perhatikan Rekomendasi Pansus Haji

7 hari lalu

DPR Minta Kemenag Perhatikan Rekomendasi Pansus Haji

Pansus Haji DPR menyampaikan lima rekomendasi mengenai revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR Sebut Revisi UU Haji Perlu Disegerakan

9 hari lalu

Anggota Komisi VIII DPR Sebut Revisi UU Haji Perlu Disegerakan

Selain itu, kata Singgih, revisi UU Haji penting karena terdapat perubahan kuota dan syarat pelaksanaan haji.

Baca Selengkapnya

Pimpinan Komisi VIII DPR Nilai Rekomendasi Pansus Haji untuk Revisi UU Haji Penting Dilakukan

10 hari lalu

Pimpinan Komisi VIII DPR Nilai Rekomendasi Pansus Haji untuk Revisi UU Haji Penting Dilakukan

Salah satu rekomendasi pansus haji adalah revisi peraturan terkait penyelenggaraan haji.

Baca Selengkapnya

Petualangan Politik Cak Imin, Rival di Pilpres hingga Jadi Menteri Prabowo

11 hari lalu

Petualangan Politik Cak Imin, Rival di Pilpres hingga Jadi Menteri Prabowo

Cak imin sapaan akrabnya, masuk ke dalam menteri di kabinet Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya