TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menanggapi tudingan yang menyebutkan Panitia Khusus Angket Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Pansus Haji dibentuk dalam rangka urusan pribadi. Dia mengatakan tudingan itu melecehkan konstitusi.

"Jadi tudingan untuk kepentingan pribadi itu, menurut saya, melecehkan keputusan paripurna (DPR), hak angket," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 30 Juli 2024.

Dia menyebutkan Pansus Haji dibentuk berdasarkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui seluruh fraksi. Pansus Haji disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 9 Juli lalu.

“Dari awal ini semuanya berdasarkan tahapan. Bukan hanya PKB, seluruh partai politik, diputus di paripurna. Mana (urusan) pribadinya?” ucapnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menegaskan Pansus Haji dibentuk bukan karena kepentingan pribadi dari PKB. Dia mengatakan keputusan DPR adalah cerminan keputusan pendapat rakyat, karena DPR adalah wakil dari rakyat Indonesia.

“Dari sejumlah fraksi, bukan hanya satu fraksi. Semua fraksi sepakat. Tidak ada satu pun yang tidak. Bukan hanya PKB, apalagi pribadi, enggak sama sekali," tuturnya.

Menurut dia, apabila tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka itu telah melecehkan lembaga DPR.

"Itu pelaksanaan konstitusi yang harus dihormati. Jika ada pihak-pihak yang menduga itu, tolong buktikan. Kalau tidak terbukti, maka itu contempt of parliament. Mengganggu kinerja anggota DPR," ujarnya.

Mengenai beredarnya surat edaran untuk memberikan dukungan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan menolak pembentukan Pansus Haji, dia mengatakan hal itu seperti lelucon.

"Itulah kelucuan. Kalau merasa benar, buktikan saja di proses pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macem-macem, itu artinya ada sesuatu, makin jelas. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi," kata dia.

Respons Gus Yahya atas Pembentukan Pansus Haji DPR

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya mempertanyakan pembentukan Pansus Haji DPR. Dia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya itu dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta pada Ahad, 29 Juli 2024 seperti dikutip.

<!--more-->

Gus Yahya menuturkan keputusan pembentukan Pansus Haji perihal pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 berkaitan dengan posisi adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Dia juga mempertanyakan latar belakang pembentukan Pansus Haji. "Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," ujar Gus Yahya.

Menurut dia, masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana kinerja penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, termasuk jemaah Nahdlatul Ulama yang mengikuti ibadah pada 2024. "Banyak orang yang bisa ditanyai, kalau perlu bikin survei," kata dia.

Nusron Wahid Membantah Pernyataan Gus Yahya

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid membantah pernyataan Gus Yahya itu dan memastikan pembentukan Pansus Haji bukan dalam rangka urusan pribadi. Politikus Golkar itu menegaskan Pansus Haji bukanlah keputusan pribadi dari para anggota DPR, tetapi keputusan resmi pada rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata dia dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, 29 Juli 2024.

Menurut dia, DPR bakal menggunakan hak konstitusionalnya dalam fungsi pengawasan terhadap siapa pun sosok yang menjabat sebagai Menteri Agama maupun pejabat publik yang diduga melanggar undang-undang.

"Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU,” kata dia.

Ketua Umum GP Ansor 2010-2015 dan Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 itu meminta semua elemen kelembagaan baik organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga negara saling menghormati hak masing-masing.

“PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan Menteri Agama," kata dia.

Dia pun memastikan Pansus Haji tersebut tidak ada kaitannya dengan PBNU karena organisasi keagamaan tersebut bukan merupakan bagian dari pemerintahan. Dia juga menjelaskan DPR dalam melakukan hak-nya membentuk Pansus Haji memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut, kata dia, nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.

“Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja, tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan Menteri Agama. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama.” katanya.

Pilihan editor: Sikap Fraksi PAN DPR atas Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang