Budi Arie Tinjau Pusat Data di Sentul untuk Percepatan Pemulihan pasca Serangan PDNS

Editor

Imam Hamdi

Kamis, 25 Juli 2024 07:00 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi meninjau pusat data Neutra DC di Sentul, Jawa Barat pada Rabu, 24 Juli 2024. Pusat data yang dikunjungi Budi Arie itu merupakan salah satu lokasi penampung data-data migrasi usai serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pada Juni 2024.

Budi mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka percepatan pemulihan data imbas serangan peretas terhadap PDNS 2. Fasilitas yang dia kunjungi itu dikelola oleh Telkomsigma, anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang juga mengelola PDNS 2.

“Kami hari ini mengunjungi Neutra DC di Sentul untuk memastikan proses migrasi dan flow bisa berjalan dengan maksimal, sehingga proses pemulihan layanan digital bisa berjalan dengan baik dan aman,” kata Budi Arie di Sentul, Rabu, 24 Juli 2024, dikutip dari keterangan tertulis.

Budi mengklaim pemerintah berkomitmen untuk menyegerakan pemulihan seluruh layanan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terdampak serangan siber. Proses itu, kata Budi, perlu memperhatikan prinsip ketelitian dan kehati-hatian.

Menurut Budi, Kemenkominfo melakukan strategi decrypt atau dekripsi untuk memulihkan aset dan layanan pemerintah yang terdampak peretasan. “Secara bertahap sejumlah layanan pemerintah pulih melalui metode dekripsi atau membuka data yang dikunci hacker,” ujar Budi.

Advertising
Advertising

Dia berujar pemulihan data bersifat krusial untuk memastikan kelancaran layanan pemerintah. “Pemeriksaan keandalan dan integritas data PDNS berperan penting dalam penyediaan layanan pemerintahan,” ucap Budi.

Dalam kunjungan kali ini, Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika atau Dirjen Aptika Kemenkominfo Hokky Situngkir. Hokky adalah pejabat yang menggantikan Dirjen Aptika sebelumnya, Semuel Abrijani Pangerapan, yang mengundurkan diri akibat peretasan PDNS 2.

Fasilitas PDNS 2 Surabaya sebelumnya diretas oleh kelompok hacker pengguna ransomware, Brain Cipher. Serangan siber yang mengganggu layanan instansi pusat dan daerah ini pertama kali terdeteksi pada 17 Juni 2024 lalu. Peretas mengunci data PDNS dengan enkripsi dan sempat meminta tebusan.

Kelompok peretas itu belakangan memberikan kunci dekripsi secara gratis. Beberapa data yang sebelumnya tersimpan di PDNS sudah berangsur pulih.

Pilihan editor: Budi Arie: Indonesia Peringkat 10 Target Serangan Siber Global

Berita terkait

ELSAM Desak Kominfo Jadi Otoritas Pelindungan Data

8 jam lalu

ELSAM Desak Kominfo Jadi Otoritas Pelindungan Data

ELSAM mendesak Kominfo mengisi kekosongan lembaga pelindungan data pribadi yang belum dibentuk.

Baca Selengkapnya

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

8 jam lalu

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP.

Baca Selengkapnya

Teror Lewat Pager dan Walkie Talkie di Lebanon, Dosen Binus Bandingkan dengan Serangan Stuxnet ke Iran

8 jam lalu

Teror Lewat Pager dan Walkie Talkie di Lebanon, Dosen Binus Bandingkan dengan Serangan Stuxnet ke Iran

Dugaan teror di Lebanon dengan serangan Stuxnet ke Iran disebutnya memiliki karakter yang berbeda 180 derajat. Simak penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Kebocoran Data NPWP, Pakar Keamanan Siber: Reputasi Indonesia di Mata Dunia Tercoreng

13 jam lalu

Kebocoran Data NPWP, Pakar Keamanan Siber: Reputasi Indonesia di Mata Dunia Tercoreng

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menyayangkan peretasan data pribadi sejumlah 6,6 juta data NPWP yang menyerang DJP baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

14 jam lalu

Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Kebocoran data terbaru mencakup data NPWP yang ditengarai milik Presiden Jokowi dan keluarganya, serta sejumlah menteri.

Baca Selengkapnya

NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

18 jam lalu

NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Budi Arie Sebut Naik Jet Pribadi karena Istri Kaesang Hamil 8 Bulan, Dosen FH UII: Sangat Menghina Nalar Publik

20 jam lalu

Budi Arie Sebut Naik Jet Pribadi karena Istri Kaesang Hamil 8 Bulan, Dosen FH UII: Sangat Menghina Nalar Publik

Alasan Budi Arie mengenai kondisi hamil istri Kaesang yang jadi penyebab nebeng jet pribadi. "Sangat menghina nalar publik," kata Dosen FH UII.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Maraknya Judi Online di Indonesia, Situs Judi Online Disinyalir Milik Orang Indonesia Punya 1,5 Juta Pelanggan

1 hari lalu

Fakta-fakta Maraknya Judi Online di Indonesia, Situs Judi Online Disinyalir Milik Orang Indonesia Punya 1,5 Juta Pelanggan

Situs judi online yang berdiri sejak 2020 saat pandemi Covid-19 ditengarai milik orang Indonesia, yang sebelumnya bergerak di industri tekstil.

Baca Selengkapnya

Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

1 hari lalu

Pemblokiran Situs Judi Online Dinilai Kurang Efektif, Kenapa Bukan Buru Bandar Judi sebagai Prioritas?

Pemerintah getol memblokir jutaan situs judi online beberapa waktu terakhir. Namun, kebijakan ini dinilai kurang efektif. Ini alasan Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya

Beda Alasan Francine dan Budi Arie soal Kaesang dan Erina Naik Jet Pribadi

2 hari lalu

Beda Alasan Francine dan Budi Arie soal Kaesang dan Erina Naik Jet Pribadi

Kaesang Pangarep bersama dengan kuasa hukumnya mendatangi gedung lama KPK untuk mengklarifikasi soal pesawat jet pribadi.

Baca Selengkapnya