TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavia mengingatkan agar pemerintah daerah segera menuntaskan penyerahan dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung serentak pada November 2024.

“Peran paling utama itu, yang paling penting sekali adalah biaya, kan biayanya itu dari APBD. APBD ini diatur dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPUD, Bawaslu, kemudian aparat keamanannya,” kata Tito selepas rapat bersama gubernur dan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Juli 2024.

Untuk Jawa Barat, kata dia, penyaluran hibah mengikuti NPHD sudah hampir menembus 100 persen. “Saya melihat sebagian besar untuk Jawa Barat, termasuk daerah, yang NPHD-nya sudah bisa mendekati 100 persen. Saya ucapkan terima kasih. Untuk pemprov saya kira semuanya tuntas, untuk KPUD tuntas, Bawaslu seluruhnya tuntas, untuk aparat Polri-TNI juga tuntas, termasuk untuk Linmas,” kata dia.

Tito mengatakan, hanya sebagian kecil daerah yang belum menuntaskan penyaluran dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2024. “Nanti saya minta Pak Gubernur, dan kami dari Kemendagri memantau, mendorong supaya daerah-daerah ini anggarannya segera dituntaskan,” kata dia.

Tito mengatakan, pelaksanaan Pilkada bergantung pada anggaran. Kalau anggaran ada, otomatis KPU dan Bawaslu percara diri dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pilkada. "Untuk substansi mengenai apa konstelasi pemilihan, saya enggak ikut campur,” kata dia.

Tito mengatakan, peran pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada tersebut untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya. “Kami menjaga, selain anggaran, bantu secara sarana prasarana, distribusi, dan kemudian data penduduk sudah kita berikan yang pemilih, ditambah lagi dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi maksimal. Makin tinggi partisipasi yang datang ke TPS, otomatis legitimasi siapa pun yang terpilih akan kuat,” kata dia.

Pilihan editor: Relawan Prabowo Mania 08 Dukung Dedi Mulyadi Maju di Pilkada Jabar