Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) akan melakukan sidang etik kepada salah satu dosennya, Zainul Maarif. Sidang itu digelar karena Zainul menjadi salah satu dari lima warga Nahdlatul Ulama atau nahdliyin yang mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog.
"Unusia akan menggelar sidang etik terhadap saudara Zainul Maarif untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang bersangkutan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia Dwi Putri melalui keterangan di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.
Dwi menjelaskan sidang etik akan dilakukan lantaran kunjungan tersebut berdampak langsung bagi reputasi Unusia dan bertentangan dengan dengan nilai-nilai yang dianut. Dia menegaskan pihaknya mendukung secara penuh kemerdekaan Palestina dan mengecam keras praktik genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang hingga kini masih terus berlangsung.
Dwi juga menekankan kunjungan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya terhadap Unusia sebagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia. "Pertemuan saudara Zainul Maarif dengan Presiden Israel adalah aktivitas individual dan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Unusia sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, viral di media sosial foto lima orang nahdiyin mengunjungi Presiden Israel Isaac Herzog. Satu dari lima orang itu adalah Zainul Maarif.
Tidak hanya sidang etik dari Unusia untuk Zainul, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf juga telah menyatakan akan memanggil kelima orang tersebut.
"Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya," ujarnya.
Jika ditemukan unsur pelanggaran organisasi, kata Saifullah, maka bukan tidak mungkin kelima orang itu akan diberhentikan dari statusnya sebagai pengurus lembaga atau badan otonom PBNU.
