TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar menanggapi usulan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS agar pimpinan DPR diisi oleh seluruh partai politik. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebutkan usulan PKS itu sulit dilaksanakan.

"Ya, itu prosesnya agak sulit karena harus mengubah undang-undang," katanya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Juli 2024.

Meski demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak menampik kemungkinan terwujudnya usulan tersebut. "Saya enggak tahu, undang-undang kan prosesnya lama," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menerima usulan dari PKS yang menginginkan agar formasi pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh perwakilan fraksi partai politik di parlemen, seperti formasi saat ini pada pimpinan MPR RI.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, sepakat dengan usulan itu karena keterwakilan seluruh partai dalam pimpinan MPR memiliki manfaat. Sebab, kata dia, keterwakilan itu membuat komunikasi dengan pimpinan parpol bisa lebih lancar.

"Saya merasakan manfaat seluruh perwakilan partai politik ada di pimpinan MPR. Kalau DPR bisa meniru, itu sangat baik," kata Bamsoet saat berkunjung ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.

Dia mengatakan usulan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Menurut Bamsoet, Syaikhu menilai, jika pimpinan DPR diisi oleh semua partai politik, akan lebih nyaman.

Pada saat ini, pimpinan DPR diisi hanya oleh lima perwakilan parpol, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Nasdem, Gerindra, dan PKB. Selain perwakilan PDIP yang menjadi ketua, pimpinan DPR lainnya memiliki fungsi pada bidang-bidang tertentu.

Adapun pimpinan MPR saat ini diisi oleh 10 orang yang terdiri atas sembilan perwakilan parpol dan satu dari perwakilan anggota DPD RI. Bamsoet mengatakan MPR sedang melakukan silaturahmi kebangsaan dengan menemui berbagai tokoh. Setiap saran dan masukan dari para tokoh itu akan didokumentasikan untuk diserahkan ke pemerintah maupun parlemen yang akan datang.

Sementara itu, Ahmad Syaikhu mengatakan pengisian pimpinan DPR oleh fraksi-fraksi di DPR masih sangat memungkinkan. Menurut dia, formasi jumlah pimpinan DPR bakal lebih sedikit dari pimpinan MPR RI.

"Dalam komunikasi partai politik, tentu akan lebih mudah jika ada keterwakilan di pimpinan, semua ada keterwakilannya," kata Syaikhu.

Pilihan editor: Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari