TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR menggelar rapat kerja bersama TNI hari ini. Rapat itu berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 11.30 secara tertutup.

Rapat itu beragendakan pembahasan Pinjaman Dalam Negeri atau PDN. Adapun PDN merupakan pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan itu ialah kenaikan uang operasional prajurit di Papua. Dia mengatakan Komisi I dan TNI berwacana untuk menambah anggaran untuk uang operasional tersebut.

"Tadi kami ingin menaikkan uang operasional untuk prajurit di Papua," kata Meutya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu menyebut biaya operasional prajurit di Papua akan ditambah menjadi Rp 97 ribu per hari. "Ya, tambahan uang operasional karena ini daerah khusus ya," ujarnya.

Meutya mengungkap usulan ini bermula karena biaya hidup di Papua yang mahal. "Di sana mahal-mahal. Kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," kata dia.

Berkenaan dengan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa pembahasan PDN dengan Komisi I berfokus pada penanganan konflik Papua. Menurut dia, persoalan di Papua ini merupakan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif.

"Permasalahannya juga sangat kompleks. Selain di sana ada separatis bersenjata, ada masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga," ucap Agus usai menghadiri rapat kerja itu kepada wartawan.

Pilihan Editor: Panglima TNI Minta Masyarakat Berpikir Positif soal Prajurit yang Duduki Jabatan Sipil