DPR Sebut Fasilitas Hasyim Asy'ari sebagai Komisioner KPU Dicabut Setelah Resmi Dipecat

Rabu, 10 Juli 2024 16:40 WIB

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Foto: Kresno/vel

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus mengatakan setelah Hasyim Asy'ari resmi dipecat sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI maka fasilitas seperti mobil dan lainnya yang melekat akan hilang.

"Sebagai negarawan memang dia sudah dipecat tentu dengan sendirinya hak-haknya menjadi hilang," kata Guspardi kepada Tempo melalui telepon pada Rabu, 10 Juli 2024.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meneken keputusan presiden atau Keppres pemecatan pada 9 Juli 2024 ini. Hasyim dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP karena kasus pelecehan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda perempuan berinisial CAT.

"Jadi alhamdulillah sekarang ini tidak sampai seminggu Keppres sudah keluar," ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md, melalui akun media sosial X pribadi menanggapi pemecatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP.

Advertising
Advertising

Calon wakil presiden nomor urut 3 ini juga menyinggung gaya hidup komisioner KPU. Mahfud menyinggung obrolan pembahasan dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP. "Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas mewah ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan. Juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Ahad, 7 Juli 2024 pukul 22.30 WIB.

Mahfud meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak diam saja dan perlu bertindak karena KPU dituding tidak layak menjadi lembaga penyelenggaraan Pilihan Kepala Daerah atau Pilkada. "Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tuturnya. Dia juga meminta penggantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November 2024 mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD, dia menilai kritikan tersebut sebagai masukan kepada lembaganya. Afifuddin menyebut soal mobil dinas, komisioner mendapatkan fasilitas 2 saja. "Satunya kan mobil lama ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan," kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juni 2024.

Afifuddin menepis komisioner KPU mendapat fasilitas 3 mobil mewah. "Dua (mobil) yang nempel di kami. Satunya mobil lama pelat merah itu bisa dipakai jajaran lain," ujarnya.

Soal penggunaan jet pribadi, Afifuddin mengatakan dipakai untuk kebutuhan penyediaan logistik Pemilu 2024 lalu.

"Selama itu dilakukan untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau karena waktu sangat mepet. Pertaruhannya kan kalau barang tidak bisa terkirim dan seterusnya," ucapnya.

Pilihan Editor: Komisi II DPR Jelaskan Mekanisme Pemilihan Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

Berita terkait

Hasto Mengaku Tidak Tahu Keberadaan Harun Masiku, Sebut Dirinya Target Proyek Politik

1 jam lalu

Hasto Mengaku Tidak Tahu Keberadaan Harun Masiku, Sebut Dirinya Target Proyek Politik

Hasto juga sebut Harun Masiku sosok yang sebenarnya menjadi korban.

Baca Selengkapnya

Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

6 jam lalu

Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

Partai politik tidak bisa sembarangan meminta agar caleg terpilih tidak dilantik hanya berdasarkan keputusan internal partai.

Baca Selengkapnya

Deretan Menteri Sosial Selama Dua Periode Jokowi

6 jam lalu

Deretan Menteri Sosial Selama Dua Periode Jokowi

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini yang sudah melepas jabatannya sebagai Menteri Sosial

Baca Selengkapnya

Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

6 jam lalu

Hasto Sindir KPK Batal Periksa Kaesang soal Jet Pribadi: Saya Bukan Pejabat Negara tapi Diperiksa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut KPK diskriminatif karena tak memeriksa Kaesang dalam dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.

Baca Selengkapnya

Bandara IKN Didarati Jet Cessna Menhub, Basuki: Perlu Uji Coba Sekali Lagi sebelum DIgunakan Presiden Jokowi

6 jam lalu

Bandara IKN Didarati Jet Cessna Menhub, Basuki: Perlu Uji Coba Sekali Lagi sebelum DIgunakan Presiden Jokowi

Pesawat jet berjenis Cessna Citation Longitude yang dinaiki Menhub Budi karya berhasil mendarat di Bandara IKN, namun perlu uji coba sekali lagi.

Baca Selengkapnya

IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

7 jam lalu

IKN: Jokowi akan Berkantor di Sana hingga Prabowo Membentuk Komcad

Jokowi berencana akan terus berkantor di IKN hingga akhir jabatannya sebagai presiden

Baca Selengkapnya

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN Besok

8 jam lalu

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN Besok

Jokowi juga bakal meresmikan Hotel Nusantara Swissotel dan peletakan batu pertama Mall Duty Free Nusantara.

Baca Selengkapnya

KPU Batasi Pendukung Calon yang Hadir Langsung di Pengundian Nomor Urut Pilkada 2024

9 jam lalu

KPU Batasi Pendukung Calon yang Hadir Langsung di Pengundian Nomor Urut Pilkada 2024

Pengundian nomor urut pasangan calon di Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 23 September.

Baca Selengkapnya

UU Wantimpres Disebut untuk Akomodasi Jokowi, Dasco Bilang untuk Penguatan Lembaga

9 jam lalu

UU Wantimpres Disebut untuk Akomodasi Jokowi, Dasco Bilang untuk Penguatan Lembaga

Dasco mengatakan, dengan adanya UU Wantimpres itu, Prabowo bisa mendapat pertimbangan dari para dewan tersebut dalam menjalankan kerja pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

10 jam lalu

Celios Beberkan 10 Lubang Fiskal Warisan Jokowi: Lonjakan Utang hingga Delusi Pembangunan IKN

Pengamat dari Celios membeberkan sepuluh lubang fiskal yang diwariskan oleh Jokowi. Mulai dari banyaknya utang hingga delusi pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya