TEMPO.CO, Jakarta - Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan penting dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan yang mempengaruhi struktur pemerintahan dan konstitusi negara. Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, dekrit ini mengambil langkah-langkah drastis setelah Konstituante yang terpilih untuk merancang konstitusi baru mengalami kebuntuan dalam prosesnya.

Dilansir dari Kemdikbud, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 untuk merespon kegagalan Dewan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru. Dekrit Presiden tersebut berisi keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD 1950, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit ini menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal (dikenal juga sebagai Demokrasi Parlementer) dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Melalui dekrit ini tugas parlemen berada di tangan Presiden Sukarno.

Seperti yang dilansir dari ojs.ummetro.ac.id, salah satu poin utama dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah pembubaran Konstituante. Konstituante, yang terbentuk untuk merancang konstitusi baru bagi Indonesia, menghadapi kesulitan besar dalam mencapai kesepakatan yang memadai.

Dekrit Presiden juga mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang berlaku bagi Indonesia. UUD 1945 telah menjadi landasan hukum negara sejak kemerdekaan pada tahun 1945 dan telah mengalami beberapa amandemen.

Selain memutuskan untuk membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga membentuk dua lembaga baru yang penting:

MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara): MPRS dibentuk sebagai lembaga legislatif sementara yang menggantikan peran Konstituante. MPRS memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting bagi negara, termasuk mengenai amandemen terhadap UUD 1945 dan berbagai kebijakan nasional.

DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara): Selain MPRS, dekret ini juga membentuk DPAS. DPAS berfungsi sebagai lembaga penasehat bagi pemerintah, memberikan pertimbangan dan saran tentang kebijakan nasional serta menanggapi isu-isu yang berkembang.

Berikut isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

Pilihan Editor: 64 Tahun Lalu Setelah Keluarkan Dekrit Presiden, Presiden Sukarno Pernah Bubarkan DPR