TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh untuk segera mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai diretas.

Yusuf mengatakan ini usai ikut rapat soal PDN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, bersama Presiden Jokowi. Kepala BPKP mengaku belum bisa membeberkan jumlah instansi yang bakal diaudit sehubungan peretasan PDN.

Belum ada timeline yang jelas mengenai proses audit yang diminta Jokowi. "Nanti kami akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik),” kata Yusuf usai Rapat.

Kepala BPKP mengaku tidak mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kepala Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian bertanggung jawab menjelaskan soal dampak dan langkah strategis dalam menanggapi serangan virus yang menyerang PDN.

PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan BSSN diretas sejak 20 Juni 2024, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware merupakan istilah jenis malware yang menyerang sistem data. Pusat Data Nasional mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah.

Budi Arie dan Hinsa Siburian menghindari wartawan Istana Kepresidenan usai rapat dengan Jokowi mengenai peretasan PDN. Rapat internal soal PDN itu berlangsung pada pukul 14.00 WIB. Budi Arie dan Hinsa sempat melalui pintu depan Istana Negara sebelum bertemu Jokowi.

Mereka mengatakan akan memberikan keterangan usai rapat. Namun mobil RI 36 yang dimiliki Menkominfo serta mobil dinas Kepala BSSN tidak lagi terparkir di halaman depan Istana Negara hinggap Pukul 16.00 WIB.

Pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut. Namun Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya tidak bisa dipulihkan.

"Data yang kena, tidak bisa dipulihkan lagi. Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki," kata Herlan di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Budi Arie menyatakan tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. "Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis, 28 Juni 2024.

Menkominfo mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Pihaknya menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.

Pilihan Editor: PDNS Diretas, Jawa Barat Klaim Data Aman