TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali, M. Thobahul Aftoni, mengatakan jadwal muktamar PPP belum ditentukan karena harus melalui rapat kerja nasional (mukernas). Sehingga masih ada kemungkinan muktamar dipercepat tahun ini.

Pria yang akrab disapa Toni ini mengatakan klaim muktamar PPP yang menyebut akan digelar 2025 keliru. Sebab penetapan jadwal muktamar harus melalui mekanisme mukernas, bukan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Ia menuturkan rapimnas bukan forum untuk membahas muktamar, melainkan membahas persiapan pilkada.

“Jadi kalau ada wacana berkembang soal muktamar, itu hanya sebatas usulan atau pandangan sebagian wilayah saja,” kata Toni kepada Tempo, Kamis, 27 Juni 2024.

Toni mengatakan, ihwal Majelis PPP yang sepakat muktamar digelar tahun depan, hanya sebatas usulan dan bukan keputusan. Sebab jadwal muktamar harus ditetapkan lewat mukernas. Di samping itu, para pimpinan majelis sudah menyurati Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Surat tertanggal 1 Mei itu meminta muktamar dipercepat tahun 2024.

“Surat majelis ini belum pernah dicabut,” ujar Toni.

Toni mengatakan DPP PPP yang akan menentukan tanggal mukernas. Namun sampai saat ini belum ditetapkan kapan akan digelar.

Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, mengatakan muktamar PPP untuk memilih ketua umum definitif tetap digelar 2025. Ia menyebut jadwal ini sesuai dengan keputusan rapat pimpinan nasional. Perihal surat majelis PPP yang meminta muktamar dipercepat tahun ini, Amir menyebutnya sebagai saran dan tidak akan berpengaruh pada jadwal muktamar.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP, Achmad Baidowi, menegaskan muktamar akan tetap digelar pada 2025. Rekomendasi ini disepakati dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas). Kendati demikian, pria yang disapa Awiek ini mengungkapkan jadwal muktamar seharusnya ditetapkan dalam musyawarah kerja nasional dan bukan rapimnas.

“Tetapi rekomendasi rapimnas bisa dibacakan di mukernas untuk menentukan jadwal. Sampai saat ini mukernas belum dijdwalkan,” kata Awiek.

Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan alasan majelis meminta muktamar dipercepat karena partai memilih ketua umum definitif setelah selesai pemilu 2024.

Surat Majelis PPP kepada Muhammad Mardiono meminta agar muktamar dipercepat pada tahun ini. Majelis meminta muktamar selambatnya digelar 3 bulan sejak surat ini dikirim atau pada Agustus 2024.

“Pertimbangannya karena posisi Pak Mardiono sebagai pelaksana tugas. Jadi bukan ketua umum definitif hasil muktamar PPP. Kami tidak menginginkan jabatan posisi Plt itu lebih lama waktunya daripada ketua umum definitif hasil muktamar karena Plt itu sifatnya sementara,” kata Ade Irfan.

Majelis telah memberikan toleransi waktu untuk meminta muktamar karena ada pemilu 2024. Sehingga, kata Ade Irfan, PPP harus menggelar muktamar setelah perhelatan pemilu selesai. Ia menuturkan agenda muktamar bukan hanya untuk memutuskan ketua umum definitif, tetapi juga mengevaluasi kegagalan PPP masuk parlemen.

Partai berlambang Ka’bah ini gagal mengirim wakil ke Senayan setelah Mahkamah Konstitusi menolak 24 gugatan sengkata pemilu mereka. PPP hanya memperoleh 3,87 persen suara atau selisih 0,2 persen dari syarat ambang batas parlemen 4 persen.

Mardiono menolak mundur sebagai pelaksana ketua umum PPP apabila peralihan kepemimpinan dilakukan tanpa mengikuti aturan. Ia menghormati segala pendapat pelbagai pihak, termasuk yang memintanya untuk menanggalkan jabatannya. Akan tetapi, permintaan tersebut harus dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kolektif kolegial.

"Untuk apa mundur kalau tuntutannya bukan merupakan aturan partai," kata Mardiono kepada Tempo, Ahad, 16 Juni 2024.

Ia menegaskan, dalam melaksanakan operasional dan kegiatan politiknya, PPP diatur oleh AD/ART yang disebut konstitusi partai. Oleh karena itu, meskipun didesak untuk mundur, Mardiono meminta agar desakan tersebut dilakukan secara konstitusional dan menjadi agenda yang merepresentasikan seluruh suara kader.

"Silakan sampaikan melalui jalan yang resmi, forum resmi," ujar dia.

Forum resmi yang dimaksud Mardiono, yakni melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (Rapimnas) atau musyawarah kerja nasional (Mukernas).

EKA YUDHA SAPUTRA | ANDI ADAM FATURRAHMAN

Pilihan Editor: Mardiono PPP Curigai Adanya Pihak yang Manfaatkan Aksi Unjuk Rasa untuk Goyang Jabatannya