Kemendikbudristek Sebut Kecurangan PPDB 2024 Bukan karena Kebijakan tapi Kemauan Menjalankan Integritas

Selasa, 25 Juni 2024 07:19 WIB

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Muhammad Hasbi, menanggapi soal temuan kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 kesalahannya bukan pada kebijakan.

"Jadi masalahnya bukan pada kebijakannnya. Tapi pada kemauan dan komitmen kita bersama untuk menjalankan kebijakan dengan penuh integritas," kata Hasbi kepada Tempo melalui pesan singkat pada Senin, 24 Juni 2024.

Soal kecurangan Hasbi mengatakan Kemendikbudristek bersama Kementerian Koordinasi PMK, Kemendagri, Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPAI melakukan koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan PPDB. Masing-masing lembaga itu membuka layanan aduan.

"Kami apresiasi KPK yang telah melakukan layanan pengaduan soal gratifikasi pelaksanaan PPDB," ujarnya.

Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kata Hasbi, bertolak belakang dengan semangat perbaikan kualitas pendidikan yang sedang diupayakan.

Advertising
Advertising

"Kami mendukung penegakan aturan hukum jika ada oknum-oknum yang terbukti melanggar," tuturnya.

Muncul permintaan masyarakat untuk mengubah PPDB saat ini ke nilai karena ada kecurangan. Menurut Hasbi sistem nilai juga tidak akan mencegah praktik kecurangan tidak terjadi. "Perlu dipahami dengan sistem nilai praktik KKN juga tidak terhindarkan," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menemukan praktik kecurangan dalam jalur prestasi di 7 SMA hingga membuat PPDB dihentikan sementara waktu. Termasuk Ombudsman memanggil kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain Ombudsman Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menerima tiga aduan soal hambatan penerimaan siswa di jalur afirmasi satu kasus jenjang SD di Jakarta, yakni siswa yang harusnya masuk namun tidak lolos tergantikan murid lain. Kemudian dua laporan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dan Medan adanya murid penyandang disabilitas yang tidak diterima karena akses layanan sekolah tidak memadai.

Pilihan Editor: Cara dan Syarat Daftar PPDB Jakarta 2024 Jalur Zonasi SMP-SMA

Berita terkait

Kemendikbudristek Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2024

2 hari lalu

Kemendikbudristek Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2024

Penghargaan ini bisa diraih berkat upaya mengembangkan serta melestarikan beragam budaya tradisional melalui program-program inklusif.

Baca Selengkapnya

Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

4 hari lalu

Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

Ombudsman perwakilan Kepri menemukan dugaan pelanggaran proses penjualan LPG 3 kg yang dilakukan agen dan pangkalan di Kota Batam.

Baca Selengkapnya

Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

4 hari lalu

Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

Ombudsman Sumut mengatakan seleksi tambahan itu tidak tercantum dalam pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Langkat.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Beasiswa ADik Disabilitas Dibuka hingga 27 September, Simak Ketentuannya

4 hari lalu

Pendaftaran Beasiswa ADik Disabilitas Dibuka hingga 27 September, Simak Ketentuannya

Kemendikbudristek membuka pendaftaran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Disabilitas hingga 27 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kembalinya 288 Artefak Bersejarah dari Belanda Diharapkan Tingkatkan Edukasi Masyarakat

5 hari lalu

Kembalinya 288 Artefak Bersejarah dari Belanda Diharapkan Tingkatkan Edukasi Masyarakat

Kepulangan 288 artefak bersejarah dari Belanda menjadi upaya berkelanjutan untuk memulihkan warisan budaya Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Klaim Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Anak karena Program KIP

6 hari lalu

Kemendikbudristek Klaim Meningkatnya Harapan Lama Sekolah Anak karena Program KIP

Kemendikbudristek juga telah menyesuaikan satuan biaya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Baca Selengkapnya

Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

6 hari lalu

Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

Permendikbud baru yang sedang disiapkan itu bertujuan agar kejadian perundungan seperti yang terjadi di PPDS Undip tidak terulang.

Baca Selengkapnya

Menjelang Transisi Pemerintahan, Nadiem Makarim Disebut Tak Ingin Lanjut sebagai Menteri

9 hari lalu

Menjelang Transisi Pemerintahan, Nadiem Makarim Disebut Tak Ingin Lanjut sebagai Menteri

Anak buah Nadiem Makarim menyebut sang menteri kemungkinan tak akan melanjutkan kariernya di pemerintahan Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Harap Program Merdeka Belajar Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

9 hari lalu

Kemendikbudristek Harap Program Merdeka Belajar Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo

Permintaan melanjuti program Merdeka Belajar ini juga sempat diutarakan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Baca Selengkapnya

Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD

9 hari lalu

Dirjen GTK Kemendikbud: Lulusan SMA di Papua Bisa Jadi Guru SD

Kebutuhan jumlah guru di Provinsi Papua masih belum seimbang.

Baca Selengkapnya