"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang, kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja," katanya.

Muhaimin menambahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan biaya, baik biaya yang dikeluarkan jemaah maupun negara. Menurutnya, harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah haji merasa nyaman.

Untuk itu, tambah Muhaimin, perencanaan yang matang sejak awal sangat penting dengan mempertimbangkan kebutuhan jemaah. Jangan sampai persiapan dilakukan dengan keterdesakan atau dadakan.

"Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar, masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah haji. Hal itu pun sudah ditekankan oleh DPR dalam setiap rapat bersama Kementerian Agama.

"Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," kata Muhaimin.

Ke depannya, dia berharap pemerintahan baru yang akan terbentuk benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.

Muhaimin juga ingin temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia pada masa mendatang.

Pilihan editor: Bawaslu Waspadai Kampanye Caleg dan Politik Uang Jelang PSU