TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Satuan Tugas atau Satgas Judi Online bentukan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ketentuan ini tertuang dalam surat keputusan presiden atau keppres pembentukan satgas judi online yang diteken oleh Jokowi pada Jumat, 14 Juni 2024.

“Dalam melaksanakan tugas, Satgas dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif,” tulis salinan beleid yang dipublikasikan pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Secara struktur, kantor Satgas Judi Online bakal diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Dia akan disokong oleh Ketua Harian Bidang Pencegahan Budi Arie Setiadi dan Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Masa kerja Satgas mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan opsi dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden. Menkopolhukam Hadi Tjahjanto belum merespons pertanyaan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan pada Selasa, mengenai progres kerja satgas judi online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim penanganan judi online bisa lebih cepat dilakukan setelah satuan tugas resmi dibentuk. Pemerintah Jokowi juga meyakini akan ada tindakan yang lebih terkoordinasi dalam pemberantasan judi online.

“Karena memang pencegahan itu juga faktor yang sangat penting jadi bekerja dari hulu ke hilir, dari pencegahan sampai penindakan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, dihubungi Tempo pada Sabtu, 15 Juni 2024.

Sebelumnya Jokowi berharap masyarakat turut berperan dalam mempercepat pemberantasan judi online. Kepala negara menekankan pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs terkait judi online. Otoritas berwenang juga sudah memblokir lebih kurang 5 ribu rekening yang aliran duitnya terkait dengan kegiatan ilegal ini.

Jokowi tak abai bahwa masalah judi online ini merupakan juga merupakan isu transnasional. Namun dia menyebut salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat sendiri.

"Saya mengajak seluruh tokoh agama tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online," ucap Jokowi, dikutip dari video Sekretariat Presiden, Rabu, 12, Juni 2024.

Pilihan Editor: Ini Langkah Pemerintah Jokowi setelah Bentuk Satgas Judi Online