TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023. Adapun angka capaian IDI Nasional sebesar 79,51, termasuk dalam kategori performa demokrasi Sedang (skor 60-80).

Penurunan capaian IDI juga terjadi di tingkat pusat dan provinsi. Pada IDI Pusat, angka capaian IDI sebesar 83,14 dan IDI Provinsi sebesar 77,21. Rilis angka capaian IDI 2023 ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Heri Wiranto pada Senin, 10 Juni 2024.

Heri mengungkapkan penyebab utama terjadinya penurunan capaian IDI dikarenakan meningkatnya hambatan kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kemerdekaan pers. Ia juga menilai, sebagian penurunan capaian IDI disebabkan karena adanya Pemilu 2024.

"Fakta ini bisa dilihat dalam kasus-kasus hambatan kebebasan berpendapat yang sebagian terkait pemilu," kata Heri dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 11 Juni 2024.

Sementara untuk indikator lain, seperti pelibatan partisipasi masyarakat oleh lembaga perwakilan serta pendidikan politik kader partai tercatat menurun. Heri menduga penurunan itu terjadi karena pergeseran prioritas partai politik yang lebih fokus pada konsolidasi pemenangan pemilu.

Ia menyoroti ihwal skor indeks kemerdekaan pers di tingkat pusat yang menurun menjadi 61,95 dari sebelumnya 75,92. Heri mengatakan, penurunan indeks kemerdekaan pers hingga 13,97 persen itu perlu menjadi perhatian bersama.

Sebab, menurut Heri, pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Skor indeks kemerdekaan pers ini sejalan dengan data Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang menyebut sepanjang 2023, jumlah kekerasan terhadap jurnalis menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

"Penurunan angka IDI tersebut menjadi tanda bahwa kompetisi pada masa Pemilu Serentak 2024 berjalan cukup intens," kata Heri.

Ia juga mewanti-wanti soal kegiatan demokrasi Tanah Air menjelang Pilkada Serentak pada November 2024 mendatang.

Ia mengatakan, bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun program-program penguatan dan konsolidasi demokrasi. Salah satu caranya dengan memanfaatkan basis data IDI, serta mengupayakan iklim kompetisi yang aman dan kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Penurunan IDI ini juga disoroti oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut kualitas demokrasi Indonesia menurun setiap tahunnya.

Titi mengutip riset The Economist Intelligence Unit (EIU) tentang indeks demokrasi. "Indonesia konsisten turun dua peringkat tiap tahun," ujar Titi, Rabu, 5 Juni 2024.

Titi memaparkan, demokrasi Indonesia menempati peringkat ke-56 secara global pada 2023. Sebelumnya, pada 2022, Indonesia berada di peringkat ke-54 dan pada 2021 berada di peringkat ke-52. The Economist Intelligence Unit juga sempat merilis data indeks demokrasi pada 2019 di beberapa negara. Indonesia saat itu menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia.

Pilihan Editor: Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun