Wapres Ma'ruf Amin soal Kekerasan di Papua: Penegakan Hukum Jangan Cederai HAM
Reporter
Daniel A. Fajri
Editor
Eko Ari Wibowo
Kamis, 6 Juni 2024 18:52 WIB
TEMPO.CO, Sorong - Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons laporan mengenai kekerasan di Papua yang terus berlanjut. Eks Ketua Majelis Ulama Indonesia ini menekankan diperlukan tindakan tegas dalam menangani pelanggaran hukum tanpa melukai hak asasi manusia atau HAM.
“Ke depan itu harus dihindari adanya pencederaan terhadap Hak Asasi Manusia. Jadi kalau mereka yang melakukan pelanggaran, ya ditegakkan hukum. Sifatnya seperti itu,” kata Ma’ruf dalam keterangan usai melawat ke Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis, 6 Juni 2024.
Rais ‘Aam Nahdlatul Ulama ini mengatakan pada prinsipnya pemerintah selalu menjaga dan melindungi masyarakat. Dia meminta jika ada pihak keamanan yang melanggar HAM, juga harus diadili.
Kepala Komnas HAM Papua, Frits B. Ramandey sebelumnya melaporkan pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2024, sebanyak 41 kasus kekerasan terjadi di berbagai wilayah di Tanah Papua. Komnas HAM mencatat dari jumlah kasus kekerasan di Papua pada tahun ini, Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu 8 kasus.
Dari 41 kasus, tercatat sebanyak 53 orang menjadi korban, yaitu 32 orang meninggal dan 21 orang luka-luka. Angka 53 itu termasuk anak-anak dan perempuan.
Angka kekerasan ini hampir serupa dengan total kasus dugaan pelanggaran HAM tahun lalu. Sesuai data Gugus Tugas Papua di Universitas Gadjah Mada, jumlah korban meninggal akibat kekerasan di Papua sejak Januari 2010 hingga Maret 2022 mencapai 464. Laporan Koran Tempo edisi Kamis, 6 Juni 2024, menyebut jumlah riil korban jiwa diprediksi jauh lebih besar daripada data yang tercatat.
Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua, Mathius Derek Fakhiri, mengatakan sempat ada peralihan fokus aparat pada gelaran pemilu 2024. Namun kepolisian akan mengambil langkah tegas menindak kekerasan di Papua.
"Tentunya bukan kami tidak bekerja, memang kemarin itu kan ada longgar karena kita semua mempersiapkan bagaimana pengamanan pemilu presiden di tanah Papua supaya tidak menjadi persoalan," kata Fakhiri ditemui di salah satu hotel di Merauke, Papua Selatan, pada Selasa, 4 Juni 2024.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Eskalasi Konflik di Papua Terus Naik