TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan MPR siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, perubahan itu dia katakan tidak bisa dilakukan di periode MPR kali ini.

Menurut Bamsoet, MPR akan memfasilitasi perubahan itu jika seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen UUD 1945. “Termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita. Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Juni 2024.

Bamsoet menegaskan, MPR sudah menyiapkan jalan untuk perubahan tersebut. “Kami sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan di mana hal-hal yang sebelumnya tidak diatur, kita buat di aturan peralihan,” ujar dia.

Kesiapan itu disampaikan Bamsoet seusai para pimpinan MPR bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais di kantor pimpinan MPR. Salah satu perubahan yang mereka bahas adalah mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Amien menyebutkan, mereka membahas peluang amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya untuk mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana diketahui, Amien Rais adalah Ketua MPR yang memimpin empat kali amandemen UUD 1945 pada 1999-2002. Ketika itu, salah satu perubahan UUD adalah mekanisme pemilihan presiden melalui pemilihan langsung dari sebelumnya dipilih MPR.

Amien saat ini justru mengatakan perubahan itu naif. “Mengapa dulu saya sebagai Ketua MPR melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif,” ujar Amien.

Dia menjelaskan, pertimbangan ketika itu adalah pemilihan presiden akan bisa membatasi politik uang. Sebabnya, saat itu tidak terbayang seorang peserta pemilu bisa membeli suara rakyat dari pemilih yang berjumlah ratusan juta orang.

Amien kini menyatakan mendukung perubahan konstitusi agar presiden kembali dipilih oleh MPR. “Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan, (presiden) dipilih MPR mengapa tidak?” kata Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu. Amien mengatakan wacana mengembalikan tata cara pemilihan presiden tidak langsung juga datang dari pengamatannya bahwa demokrasi Indonesia dinilai mengalami kemunduran akhir-akhir ini.

Bamsoet mengatakan membuka peluang untuk melakukan perubahan tata cara pemilihan kepala negara yang tercantum dalam konstitusi. “Apakah nanti kita kembali ke sistem yg lama, dengan pemilihan kepala daerah di DPRD, presiden di MPR, sangat bergantung dinamika ke depan,” ujar dia.

Meski mengembalikan keputusan itu ke partai politik, Bamsoet menyatakan yakin para pimpinan partai akan terbuka dengan wacana perubahan tersebut. Sebabnya, kata dia, mereka semua merasakan Pemilu 2024 dinilai sangat brutal, mahal, dan transaksional.

Bamsoet mengklaim mengembalikan pemilihan presiden ke MPR tidak akan mencabut kedaulatan rakyat yang selama ini disalurkan melalui pemilihan langsung. “Kedaulatan rakyat sebagaimana pendiri bangsa sudah diwakilkan dengan para wakil yang dipilih oleh rakyat,” kata Bamsoet.

Amandemen UUD 1945 tidak akan bisa dilakukan dalam periode MPR kali ini. Sebab, kata Bamsoet, mereka akan segera purnatugas dalam hitungan lima bulan. Menurut Bamsoet, tata tertib MPR mensyaratkan amandemen itu dibahas dengan waktu setidaknya enam bulan.

Bamsoet berharap MPR periode selanjutnya bisa mempertimbangkan wacana amandemen UUD 1945. “Kami berharap, MPR yang akan datang melakukan langkah percepatan untuk penyempurnaan undang undang dasar, menata kembali sistem politik dan demokrasi yang yg sudah terjebak pada situasi mencemaskan,” kata dia.

Adapun pertemuan Amien Rais dengan turut dihadiri sejumlah pimpinan MPR. Selain Bamsoet sebagai Ketua MPR, hadir juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

Pilihan Editor:

Puan Maharani Jawab Wacana Ada Jabatan Ketua Harian di PDIP