TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Juni 2024. Pratikno tidak menjelaskan alasan Bambang dan Dhony meninggalkan jabatannya tersebut. Alasan mundur pimpinan Otorita IKN itu, kata dia, tidak disebutkan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala Otorita IKN. Sedangkan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni ditugaskan menjadi pelaksana tugas wakil kepala Otorita IKN mendampingi Basuki.

Pengunduran diri pimpinan Otorita IKN tersebut mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.

Puan Maharani Berharap Pemerintah Bisa Transparan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyarankan pemerintahan Presiden Jokowi berbicara dengan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan pengganti Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Prabowo bakal dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

“Sebaiknya pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang, siapa yang kemudian akan dipilih menjadi kepala IKN definitif yang akan datang,” kata Puan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024. Dia pun berharap mundurnya Bambang dan Dhony tidak menghambat pelaksanaan tugas Otorita IKN.

Puan juga mengatakan pemerintah harus transparan soal alasan pengunduran diri Bambang dan Dhony. “DPR mengharapkan agar pemerintah bisa transparan, bisa menjelaskan kenapa ketua dan wakil ketua Otorita IKN itu mundur,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Menurut dia, transparansi pemerintah dibutuhkan agar pengunduran diri Bambang dan Dhony tidak membuat investor menjadi ragu masuk ke IKN.

“Sehingga investor nantinya tidak kemudian semakin tidak tertarik ke IKN, dan pelaksanaan IKN itu bisa berjalan sesuai target pemerintah,” ujar dia.

Selanjutnya, Anggota Komisi II DPR minta agar pimpinan Otorita IKN segera ditetapkan...

<!--more-->

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan penetapan kepala dan wakil kepala Otorita IKN definitif menjadi salah satu strategi guna menjaga kepercayaan investor.

"Secepatnya menetapkan Kepala dan Wakil Kepala OIKN yang definitif," kata Guspardi saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024 seperti dikutip Antara.

Dia menuturkan kepala dan wakil kepala OIKN adalah figur sentral dalam melakukan proses pembangunan ibu kota Indonesia di Kalimantan Timur tersebut. Menurut dia, Presiden dengan mekanisme yang ada bisa menunjuk kandidat yang memiliki kapabilitas tinggi dalam mengelola proyek strategis IKN.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap sosok yang dipilih nanti bisa mengelola IKN tidak hanya dari sisi manajerialnya, tetapi juga bisa ikut menghadirkan inovasi baru guna menggaet investor ke proyek tersebut. Sebab, kata dia, para investor akan menilai secara komprehensif cara pengembalian dana, prospek penetapan modal, serta proyeksi bisnis di IKN.

SULTAN ABDURRAHMAN | ANTARA

Pilihan editor: Ketika PKB dan PDIP Tertarik pada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024