TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga atau BEM Unair, Aulia Thaariq Akbar alias Atta memberikan tanggapan mengenai komposisi DPR RI periode 2024-2029 yang didominasi oleh koalisi pemerintah saat ini.
Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 resmi dilantik pada Selasa, 1 Oktober 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 580 anggota terpilih.
Menurut Atta, dominasi koalisi pemerintah di parlemen dapat mengancam prinsip check and balance dalam sistem politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh potensi ketidakselarasan antara kepentingan rakyat dan kebijakan yang dihasilkan, karena kekuasaan eksekutif dan legislatif cenderung bergerak selaras dalam satu koalisi.
“Presiden dari kemarin itu membuktikan bahwasannya ketika anggota legislatif yang tergabung di dalam koalisi pemerintah, otomatis kecenderungannya akan linier dengan pemerintah dan paling buruknya adalah model kartel politik itu akan terjadi di mana saling menguntungkan antara eksekutif dan legislatif,” ujar Atta saat dihubungi Tempo.co, pada Sabtu, 5 Oktober 2024.
Secara teknis, menurut Atta dominasi koalisi pemerintah di parlemen memang dapat memperlancar pengambilan kebijakan karena mayoritas anggota legislatif dan eksekutif sudah sejalan. Kesepakatan antara kedua pihak akan lebih mudah dicapai, sehingga kebijakan dapat dengan cepat dikeluarkan.
“Tapi di sisi lain yang kemudahan itu akhirnya bisa membuat dan besar kemungkinannya (menimbulkan) kebijakan yang sewenang-wenang,” ujarnya.
Ia mengatakan, dengan kurangnya fungsi check and balance, kebijakan bisa saja diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Jika parlemen dan eksekutif sudah sepakat tanpa hambatan, maka kebijakan akan tetap berjalan, meskipun mungkin tidak mewakili kepentingan rakyat.
“Harapannya sendiri bapak-ibu yang ada di parlemen, sudah seharusnya melaksanakan sesuai fungsinya di mana baik itu berasal dari latar belakang partai pemerintah maupun tidak, harus secara objektif menjalankan fungsinya yang berlaku kepada masyarakat,” kata Atta.
Atta berharap para anggota parlemen, baik dari partai pemerintah maupun oposisi, dapat menjalankan fungsi mereka secara objektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya menghindari terbentuknya kartel politik, di mana eksekutif dan legislatif hanya saling mengakomodasi tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat.
Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mewakili kepentingan umum, bukan hanya segelintir kelompok tertentu, agar parlemen tetap berfungsi sesuai dengan mandatnya.
“Jadi kita tunggu apakah komposisi ini memengaruhi kinerja atau tidak, besar harapan kami semua akhirnya, sekalipun mereka berasal dari koalisi pemerintah dan mayoritas, tapi fungsi mereka, suara mereka itu tetap lantang kebijakan mereka tetap berpaku kepada aspirasi masyarakat,” ujar Atta.
Ia menyampaikan bahwa langkah konkret untuk menjaga check and balance tidak hanya harus terjadi di dalam sistem, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal.
“Masyarakat harus terus mengawasi dan harus menjadi watchdog bagi para stakeholder ini khususnya di DPR. Ketika mereka ternyata tidak menjalankan fungsinya untuk bersuara mengkritik pemerintah misalnya, ya kita laksanakan fungsi itu,” ujarnya.
Atta menegaskan bahwa fungsi pengawasan ini adalah bagian dari tanggung jawab, terutama dari kalangan mahasiswa. Ia juga mengungkapkan rencana untuk melakukan berbagai gerakan dalam upaya mengonsolidasikan masyarakat agar bersama-sama mengawasi pemerintahan selama satu periode mendatang.
“Dan tentu kita bakal banyak gerakan-gerakan ke depannya untuk mengonsolidasi masyarakat agar kita sama-sama mengawasi selama satu periode ke depan ini,” ujarnya.
Pilihan Editor: Ketua BEM Unair: Tak Ada yang Boleh Lemahkan Demokrasi Hari Ini
