TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya, menyatakan akan memberikan masukan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR yang berencana memanggil Dewan Pers atas polemik Rancangan Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran. Dua poin utama yang dia soroti ialah pelarangan jurnalisme investigasi dan tumpang tindih regulasi.

"Bagaimana mungkin sebuah produk pers tidak melalui proses investigasi dalam hal sekecil apa pun. Investigasi yang dilarang itu justru poin utama dari sebuah produk pers," kata Agung saat dihubungi Tempo, Senin, 3 Juni 2024.

Perihal tumpang tindih regulasi, Agung menyebut RUU Penyiaran menabrak ketentuan yang telah dimuat dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers. RUU Penyiaran, jelas Agung, mencampuri urusan jurnalisme yang sebelumnya telah diatur dengan baik dalam UU Pers.

"Bagaimana bisa membuat undang-undang baru sementara sudah ada undang-undang yang mengatur hal yang sama? RUU ini baru tapi membahas hal yang telah ada dalam UU sebelumnya," tuturnya.

Agung menyampaikan, seharusnya ketentuan dalam RUU Penyiaran mengatur hal-hal yang belum ada pada UU Pers. Di sisi lain, dia turut menyambut baik undangan pertemuan yang akan digelar DPR bersama Dewan Pers.

"Mudah-mudahan DPR memang betul akan mengundang Dewan Pers dan komunitas jurnalis. Karena, bagaimana mungkin mengurusi pers tanpa melibatkan peran komunitas pers," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya akan meminta pendapat dan masukan kepada organisasi jurnalis, Dewan Pers, hingga pemerintah ihwal pembahasan revisi Undang-undang Penyiaran.

"Kalau pun akan diagendakan maka Baleg DPR akan meminta masukan kepada semua pemangku kepentingan dalam bentuk RDPU (Rapat Dengan Pendapat Umum)," ujarnya saat dihubungi, Ahad, 2 Juni 2024.

Adapun saat ini pembahasan revisi UU Penyiaran masih ditunda. Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menyebut belum mengetahui kapan pembahasan revisi UU Penyiaran bakal kembali dilanjutkan.

Pilihan Editor: Anggota Komisi I DPR Sebut Ada Pihak yang Ingin Pers Dikontrol seperti Zaman Orba

SAVERO ARISTIA WIENANTO | NOVALI PANJI NUGROHO