Saat Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi oleh Para Elite Gerindra

Senin, 3 Juni 2024 15:46 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI terpilih Prabowo Subianto membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk persiapan pemerintahannya. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi ini diisi oleh para elite Partai Gerindra.

Tim diketuai oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani didapuk menjadi wakil ketua.

"Kami akan memperkenalkan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil ketua Ahmad Muzani dan anggota Thomas M. Djiwandono, Budi Djiwandono dan Prasetyo Hadi," kata Ahmad Muzani dalam keterangannya pada Jumat, 31 Mei 2024. Adapun Thomas M. Djiwandono secara khusus menjadi anggota di bidang keuangan.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, pembentukan tim sinkronisasi berpotensi menyulut konflik ketersinggungan internal partai koalisi lantaran tim inti dari pimpinan Partai Gerindra.

"Hal ini bisa menghambat proses transisi," tutur Karyono, seperti dikutip dari Tempo, Sabtu, 1 Juni 2024.

Advertising
Advertising

Karyono menilai untuk mengatasi potensi ketersinggungan itu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi harus melibatkan partai koalisi besar supaya tidak menjadi penghambat koordinasi dengan kementerian dan lembaga non kementerian.

Berbeda dengan Karyono, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo justru mengatakan, tidak ada masalah sama sekali pada komposisi tim sinkronisasi ini.

Diketahui, PAN merupakan salah satu partai politik yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Gerindra pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.

Mantan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menyebut, tim sinkronisasi pemerintahan memang harusnya orang-orang yang melekat dengan Prabowo.

"Jadi tidak ada masalah sama sekali. Memang yang mengurusi seperti ini harus mereka yang melekat dengan Presiden terpilih," ujar Drajad saat dihubungi pada Jumat, 31 Mei 2024.

Drajad mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, tim sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran memang dibuat sangat kecil dan berisi orang-orang yang dekat dengan Prabowo.

"Memang timnya dibuat sangat kecil dan berisi teman-teman yang setiap hari intensif berinteraksi atau melekat istilahnya dengan Pak Prabowo," tutur dia.

Drajad menjelaskan, Prasetyo Hadi dan Sugiono merupakan mantan ajudan Prabowo, sementara Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono merupakan keponakan Prabowo.

"Saya rasa semuanya sudah hafal betul," kata Drajad.

Berita terkait

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh optimistis klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

8 jam lalu

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

Sandiaga Uno menyadari posisi politiknya saat ini sehingga terkait formasi menteri di kabinet Prabowo ia tak terlalu berharap banyak.

Baca Selengkapnya

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

8 jam lalu

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas

Baca Selengkapnya

Prabowo: Direncanakan Bertemu Megawati, Diskusi dengan SBY, dan Dukungan Partai Buruh

9 jam lalu

Prabowo: Direncanakan Bertemu Megawati, Diskusi dengan SBY, dan Dukungan Partai Buruh

Prabowo mengajak kelompok buruh termasuk yang tergabung dalam Partai Buruh untuk bersama-sama memperjuangkan ekonomi berbasis Pancasila

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

10 jam lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya

Said PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Akan Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

10 jam lalu

Said PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Akan Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Said Abdullah menegaskan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak akan membahas soal bagi-bagi jatah kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

11 jam lalu

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

DPR menyetujui anggaran untuk program unggulan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Siang Bergizi Gratis yang dijatah Rp 71 triliun.

Baca Selengkapnya

SBY Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dahnil Anzar: Diskusi Biasa

11 jam lalu

SBY Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dahnil Anzar: Diskusi Biasa

Dahnil menyebut pertemuan Prabowo dengan SBY di Kertanegara hanya berdiskusi biasa saja.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Bilang Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Prioritas Nasdem

12 jam lalu

Surya Paloh Bilang Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Prioritas Nasdem

Surya Paloh mengungkap alasan partainya tidak terlalu mementingkan kursi kabinet.

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

12 jam lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya