Koalisi Indonesia Maju akan Bahas Kepastian Kaesang di Pilgub Jakarta

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Amirullah

Minggu, 2 Juni 2024 09:14 WIB

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan Koalisi Indonesia Maju akan membahas soal kemungkinan Kaesang Pangarep berlaga dalam pemilihan gubernur Jakarta. Sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden ini masih mengutamakan kader.

Eddy menyatakan PAN membuka diri untuk berbagai opsi di Jakarta, termasuk soal pencalonan Kaesang. "PAN kan nggak mungkin jalan sendirian. Oleh karena itu semua opsi terbuka dan kita putuskan bersama di koalisi indonesia maju," katanya saat dihubungi pada Sabtu, 1 Juni 2024.

PAN, kata Eddy, sebagai partai akan mengutamakan kader terbaik untuk bisa menjadi salah satu pasangan calon dalam pilgub DKI yang akan datang. Putri Ketua Umum Zulkifli Hasan – Zita Anjani, serta politikus yang juga pesohor Eko Patrio, merupakan dua kandidat PAN untuk Pilgub Jakarta.

Peluang Kaesang, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk mengikuti pilkada terbuka lebar usai Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda), Ahmad Ridha Sabana, untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah menjadi 30 pada saat pelantikan. Permohonan yang didistribusikan pada 27 Mei 2024 itu diputuskan dua hari kemudian oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, serta dua anggotanya, Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

Kaesang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yang lahir pada 25 Desember 1994, itu belum genap berusia 30 tahun saat pendaftaran pemilihan kepala daerah. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dibuka pada 27-29 Agustus mendatang.

Advertising
Advertising

Pengamat politik, Adi Prayitno mengatakan bahwa Kaesang berpeluang mendapat dukungan partai dari Koalisi Indonesia Maju jika mendapat restu dari Istana. Namun Adi menyoroti masa jabatan Jokowi yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 akan mengurangi pengaruh kekuasaan.

Adi mempertanyakan apakah Kaesang ingin diposisikan sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada nanti. "Untuk sekelas ketua umum partai dan anak presiden, jadi calon wakil gubernur itu enggak apple to apple. Ibarat pakai baju, bajunya kekecilan," kata Adi, dihubungi pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Masih Prioritaskan Kader

Sejumlah partai yang tergabung dalam KIM masih mendorong kader untuk bertarung dalam pemilihan gubernur Jakarta. Misalnya, selain PAN, ada Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan belum ada pembahasan soal Kaesang di internal partai. Demokrat saat ini masih fokus menggodok calon wakil gubernur dari kader partai kami dari internal.

“Kami harus realistis dan rasional. Kami mendorong kader kami yang terbaik, yang kami rasa memiliki kapasitas, kapabilitas, kepedulian fokus dan juga punya kesiapan untuk ikut di pilkada jakarta 2024 ini,” kata dia saat dihubungi pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Dave Laksono, enggan berkomentar banyak mengenai kemungkinan partainya mengusung Kaesang dalam Pilgub DKI. Partai beringin sebelumnya menugaskan tiga kader untuk berlaga di pemilihan gubernur Jakarta – Ridwan Kamil, Ahmad Zaki, dan Erwin Aksa. “Tunggu saja sampai ada kepastian dari Mas Kaesang,” kata Dave melalui pesan singkat pada Sabut, 1 Juni 2024.

NOVALI PANJI NUGROHO | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Tanggapi Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah, FX Rudy: Kenapa Diputus Mendekati Pilkada

Berita terkait

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

36 menit lalu

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika-Hendi dan Pramono-Rano unggul atas rivalnya di Pilkada Jakarta dan Jateng.

Baca Selengkapnya

Survei Litbang Kompas Pilgub Jakarta: RK-Suswono Unggul di Pemilih Generasi Muda, Pramono-Rano di Orang Tua

1 jam lalu

Survei Litbang Kompas Pilgub Jakarta: RK-Suswono Unggul di Pemilih Generasi Muda, Pramono-Rano di Orang Tua

Survei Litbang Kompas juga memetakan latar belakang pemilih berdasarkan tingkat usia.

Baca Selengkapnya

H-22 Pilkada 2024: Respons Ridwan Kamil yang Elektabilitasnya Nyaris Tersusul oleh Pramono Anung

1 jam lalu

H-22 Pilkada 2024: Respons Ridwan Kamil yang Elektabilitasnya Nyaris Tersusul oleh Pramono Anung

Ridwan Kamil angkat bicara soal posisinya dalam hasil survei Pilkada 2024 di DKI Jakarta yang berbalapan dengan Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

Pilkada Jakarta Disebut Berpotensi Dua Putaran, Apa Penyebabnya?

2 jam lalu

Pilkada Jakarta Disebut Berpotensi Dua Putaran, Apa Penyebabnya?

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan paslon Pramono-Rano unggul dari RIDO dan Dharma-Kun di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Poltracking Putuskan Keluar dari Keanggotaan Persepsi Usai Dikenai Sanksi oleh Dewan Etik

2 jam lalu

Poltracking Putuskan Keluar dari Keanggotaan Persepsi Usai Dikenai Sanksi oleh Dewan Etik

Poltracking mendapat sanksi dari Dewan Etik Persepsi ihwal surveinya tentang tingkat elektabilitas Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

2 jam lalu

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.

Baca Selengkapnya

Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Pramono-Rano 38,3 Persen, Unggul Tipis dari Ridwan Kamil-Suswono

2 jam lalu

Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Pramono-Rano 38,3 Persen, Unggul Tipis dari Ridwan Kamil-Suswono

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan keunggulan Pramono-Rano unggul dari Ridwan Kamil-Suswono.

Baca Selengkapnya

Respons Poltracking soal Sanksi dari Dewan Etik Persepsi: Tidak Adil dalam Proses Penyelidikan

3 jam lalu

Respons Poltracking soal Sanksi dari Dewan Etik Persepsi: Tidak Adil dalam Proses Penyelidikan

Poltracking Indonesia menilai bahwa keputusan dewan etik Persepsi tidak adil.

Baca Selengkapnya

Bima Arya Minta Dukcapil Prioritaskan Perekaman Data Pemilih Marginal dan Pemula Menjelang Pilkada 2024

5 jam lalu

Bima Arya Minta Dukcapil Prioritaskan Perekaman Data Pemilih Marginal dan Pemula Menjelang Pilkada 2024

Wamendagri mengatakan rakornas ini digelar untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak pada November mendatang.

Baca Selengkapnya

Poltracking Indonesia Dilarang Rilis Hasil Survei Tentang Pilkada Jakarta

14 jam lalu

Poltracking Indonesia Dilarang Rilis Hasil Survei Tentang Pilkada Jakarta

Persepi memberi sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga itu dilarang merilis hasil survei tentang Pilkada Jakarta tanpa persetujuan Persepi.

Baca Selengkapnya