TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), Edi Subkhan, mengatakan, pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini, merupakan kebijakan populis dari pemerintah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mau dianggap membuat kebijakan yang tidak merakyat pada sisa masa jabatannya.

Karena itu, Jokowi memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dan meminta membatalkan kenaikan UKT. "Secara politik kebijakan ini populis, bikin banyak orang senang, tapi tidak menyelesaikan persoalan dasarnya," kata Edi Subkhan kepada Tempo, Rabu 29 Mei 2024.

Edi menilai, pembatalan ini hanya bersifat sementara. Tahun depan kemungkinan UKT kembali naik. Pembatalan Kenaikan UKT juga tidak menyelesaikan masalah mendasar.

Masalah mendasar kenaikan UKT, karena pemerintah menetapkan kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Kampus yang berstatus PTN-BH dikurangi porsi pendanaan dari pemerintah.

"Kebijakan PTN-BH yang menjadikan proporsi pendanaan pemerintah tidak bertambah bagi PTN-BH, dan bahkan cenderung berkurang," kata Edi.

Karena tak mendapatkan banyak anggaran dari pemerintah, kampus PTN-BH diberi keleluasaan mengotak-atik UKT. Keleluasaan itu diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Dengan aturan itu, kampus bisa menambah pemasukan melalui jalur mahasiswa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memanggil Mendikbudristek, Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2024. Setelah pertemuan itu, Nadiem mengatakan, membatalkan kenaikan UKT tahun ini.

"Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut," kata Nadiem.

Pililhan editor: Ahok Sebut PDIP Bakal Kawal Pemerintahan Prabowo: Jangan Sampai Dia Salah Jalan