TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri belum secara tegas memutuskan apakah partainya akan bekerja sama dengan pemerintah Prabowo atau berada di luar pemerintahan mendatang.

Dalam pidatonya di Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDIP pada Jumat, 24 Mei 2024, Megawati hanya menyebut perlunya kabinet diisi para profesional di tengah wacana revisi Undang-Undang atau UU Kementerian Negara.

Dalam pidato di Ancol, Megawati mengungkit keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya berada di eksekutif. Megawati menjabat sebagai wakil presiden pada 1999-2001, kemudian menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR

"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh utang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," kata Megawati dia.

Ia pun mengingatkan soal utang negara yang menumpuk di tengah isu perebutan kursi menteri oleh partai-partai pendukung Prabowo.

“Ayo mikir, utang kita ini bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh," kata Megawati.

Megawati menyindir soal jatah menteri setelah Pilpres 2024 berakhir. Ia juga menyoroti selama 9 tahun terakhir, ia menyadari begitu banyak tarik-menarik kepentingan politik terjadi. "Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.

Pada pidato politiknya itu, Megawati mengatakan bahwa sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan harus dicermati secara seksama, yakni dengan mendengarkan suara akar rumput.

Menurut dia, cara tersebut demi terlembaganya demokrasi yang sehat. Dalam menyikapi politik ke depan, Megawati menyebut PDI Perjuangan merupakan partai politik yang mementingkan kontrol dan penyeimbang.

Selanjutnya, kata pengamat...

<!--more-->

Pidato politik Megawati di Rakernas PDIP itu menurut Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara lebih condong merespons atau mengkritisi jalannya pemerintahan yang saat ini terselenggara. Sementara pemerintahan Prabowo baru terbentuk pada Oktober 2024 mendatang.

Sehingga kata dia, pidato politik Megawati itu belum tentu menentukan partai ini untuk menjadi oposisi di pemerintahan 5 tahun ke depan.

"Sudah jelas tidak menentukan posisi PDI Perjuangan itu oposisi atau enggak, belum. Jadi, jawabannya itu belum tentu," kata Igor seperti dikutip Antara pada Jumat, 24 Mei 2024.

Menurut dia, potensi PDI Perjuangan menjadi oposisi pun masih ada. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai itu bisa bergabung dengan pemerintahan.

Igor mengatakan bahwa partai ini akan lebih tegas menentukan posisinya pada Kongres PDI Perjuangan mendatang.

Terlebih lagi, lanjut dia, hubungan Megawati dan Prabowo sejauh ini tidak ada permasalahan. Selain itu, Prabowo pun saat ini mengusung agenda rekonsiliasi demi persatuan nasional.

Ia menyebutkan beberapa petinggi PDI Perjuangan juga banyak yang menyampaikan bahwa rakernas kali ini tidak memutuskan partai tersebut akan menjadi oposisi pemerintah atau tidak.

"Jadi, Kongres PDI Perjuangan bisa menentukan apakah partai ini bergabung dengan Prabowo atau di luar pemerintahan, jadi ini tawar-menawar politik juga," katanya.

Adapun pengamat politik lainnya, Ujang Komarudin memaknai pidato Megawati itu ingin membawa partai tersebut untuk berposisi di luar pemerintahan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu menilai arah pidato Presiden ke-5 Republik Indonesia itu tidak akan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo. PDIP, kata dia, akan berada di koalisinya sendiri untuk mengawal kabinet pemerintahan yang akan terbentuk pada Oktober 2024.

"Jadi, narasi pidatonya sangat jelas, sangat clear kelihatan arah-arah PDI Perjuangan itu akan lebih condong menjadi partai oposisi," kata Ujang.

Walaupun begitu, posisi PDI Perjuangan akan menjadi oposisi menurutnya akan baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik yang berada di luar pemerintahan dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.

"Itu sehat, untuk demokrasi ke depan, ada yang di dalam pemerintahan dan ada yang di luar pemerintahan agar juga ada check and balances," kata dia.

Pilihan Editor: Megawati Kritisi RUU MK dan RUU Penyiaran di Rakernas PDIP: Sepertinya Menyembunyikan Sesuatu

DANIEL A FAJRI | DEFARA | ANTARA