TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih cocok untuk menjadi oposisi pemerintahan mendatang, yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu dianggap rasional bagi PDIP tanpa Joko Widodo atau Jokowi.

PDIP akan menggelar rapat selama tiga hari di kawasan Ancol, Jakarta Utara, mulai hari ini, Jumat, 24 Mei 2024. Partai banteng akan melakukan persiapan pilkada serentak hingga konsolidasi untuk menentukan sikap politik nasional menjelang pergantian kekuasaan pada Oktober.

Jokowi tidak diundang dalam Rakernas yang mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’ ini. Belakangan PDIP juga tidak menganggap Jokowi sebagai kader imbas dukungannya terhadap Prabowo di Pilpres 2024.

Ujang mengatakan, langkah politik PDIP yang bakal dikemukakan dalam Rakernas murni dari pertimbangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan para kader tanpa melibatkan Jokowi. “Menjadi oposisi Prabowo-Gibran menjadi pilihan rasional bagi PDIP, karena bagaimanapun kebutuhan bagi bangsa juga harus ada partai yang mengontrol untuk mengkritisi pemerintahan,” kata Dosen politik Universitas Al Azhar Indonesia dihubungi oleh Tempo, Kamis, 23 Mei 2024.

Presiden Jokowi memilih tidak melakukan konfrontasi langsung terhadap semua keputusan PDIP usai Pilpres 2024, termasuk tidak mengundangnya ke rakernas. Presiden juga menolak untuk merespons secara tegas sikap PDIP yang tidak menganggapnya sebagai kader. Jokowi dua kali terpilih sebagai Wali Kota Solo, satu kali sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan dua kali terpilih sebagai Presiden atas dukungan PDIP.

Sementara mengenai strategi pemilihan kepala daerah PDIP, Pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro mengatakan strategi yang akan dilakukan PDIP tak jauh berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Sebab, sifat politik di Indonesia sebenarnya tidak bersifat absolut.

Siti menjelaskan partai politik bisa berkoalisi tanpa tersekat-sekat oleh model koalisi politik nasional. Realitas politik di pusat berbeda dengan politik daerah.

“Antara politik nasional dan lokal acapkali tidak nyambung sehingga terjadi politik yang sifatnya kohabitasi, di mana koalisi politik nasional tidak sama sebangun dengan koalisi politik lokal,” kata Siti, melalui pesan singkat, Kamis.

PDIP akan bergerak cepat menggodok nama-nama untuk Pilkada 2024 usai Rakernas. Hasto mengatakan PDIP telah membentuk suatu tim khusus untuk pemilihan kepala daerah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan skala prioritas DPP terkait Pilkada saat ini adalah memberi peluang bagi seluruh kepala daerah petahana dari partai tersebut. Dalam sejumlah kesempatan Hasto juga mengatakan terbuka untuk bekerja sama dalam Pilkada dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, yang merupakan lawan politik dalam Pilpres 2024.

Pilihan Editor: Tanpa Jokowi dan Gibran, PDIP Gelar Rakernas V Hari Ini