TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengamat politik merespons soal jatah menteri partai politik yang tidak lolos parlemen alias partai gurem di kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Partai gurem dan relawan dapat jatah menteri itu sangat tergantung belas kasihan dan penilaian objektif Prabowo," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada Tempo, Kamis, 23 Mei 2024.

Seperti diketahui, sejumlah partai politik pengusung Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju adalah partai gurem. Misalnya, Partai Bulan Bintang alias PBB, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Gelora, Partai Prima, dan Partai Garuda.

Selebihnya, kata dia, tidak ada variabel lain yang bisa menjelaskan bahwa partai gurem dan relawan bisa mendapatkan jatah menteri. Dia menjelaskan seringkali menteri dipilih bukan hanya kepentingan kinerja.

Tapi juga persoalan sejauh mana menteri maupun partainya bisa mengamankan kekuatan politik parlemen. Selain itu, sejauh mana kemampuan menjaga stabilitas politik. "Relawan dan partai-partai gurem itu ndak punya kemampuan dalam hal itu. Karena mereka kan enggak punya jagoan, mereka tidak punya wakil di parlemen," beber Adi.

Sementara itu pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan keputusan partai gurem bisa mendapatkan jatah menteri di pemerintahan berikutnya berada di tangan Prabowo.

Menurut dia, ini menjadi tantangan bagi presiden RI kedelapan itu. Tak cuma partai non-parlemen, kata dia, relawan juga bisa jadi meminta jatah menteri. "Ini tergantung kesepakatan Prabowo dengan partai-partai di parlemen maupun partai-partai non-parlemen," tutur Ujang.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik belum merespons pertanyaan Tempo hingga berita ini tayang. Begitu pula dengan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor.

Pilihan editor: Pujian Gerindra untuk Bobby Nasution yang Baru Gabung Jadi Kadernya