Dikritik Habiburokhman soal Rekonsiliasi, Bamsoet Klarifikasi dan JK Beri Respons Ini

Kamis, 23 Mei 2024 09:59 WIB

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (kanan) dan Syarief Hasan (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024, yakni, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Usulan itu dia sampaikan dalam acara “Tribute to Akbar Tandjung” di Gedung Nusantara IV DPR Senayan, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2024.

Namun, beberapa hari setelah acara tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengkritik usulan Bamsoet. Habiburokhman meminta Bamsoet agar tidak menjadikan upaya rekonsiliasi sebagai komoditas politik pribadi.

“Bambang Soesatyo baiknya jangan jadikan rekonsiliasi sebagai komoditas politik pribadi untuk sekadar cari panggung,” kata Habiburokhman, Rabu, 22 Mei 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Menurut Habiburokhman, Bamsoet tidak memiliki kapasitas yang sesuai untuk menginisiasi upaya rekonsiliasi pasca-Pilpres. Selain menjabat Ketua MPR, katanya, Bamsoet juga wakil ketua umum Partai Golkar. Kedua jabatan itu dianggap Habiburokhman tak memberi Bamsoet wewenang untuk menggulirkan rekonsiliasi.

Advertising
Advertising

“Sebagai Ketua MPR, beliau tidak bisa begitu saja mengatasnamakan lembaga, sebagai pribadi beliau tidak bisa mewakili Partai Golkar karena bukan ketua umum,” ucap Habiburokhman.

Habiburokhman mengklaim hingga saat ini rekonsiliasi para eks kontestan Pilpres 2024 sudah berjalan baik.

“Rekonsiliasi kubu Paslon (nomor urut) 01, 02 dan 03 sudah dan sedang berjalan dengan amat baik. Para pimpinan ketiga elemen sudah menjalin komunikasi yang mengarah ke penguatan kembali persatuan nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Dia pun menyatakan ingin agar upaya tersebut dibiarkan berjalan tanpa paksaan. “Biarlah rekonsiliasi berjalan natural, agar bisa lebih bermakna,” ucap Habiburokhman.

Respons Bamsoet

Bamsoet mengatakan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Habiburokhman perihal pernyataan itu. Namun, Bamsoet tidak mengungkapkan apa yang dia klarifikasi ke Habiburokhman.

“Sudah, saya sudah telepon (Habiburokhman), sudah. Sudah saya klarifikasi. Nanti tanya ke Pak Habiburokhman saja ya,” kata Bamsoet saat mengunjungi Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di kediamannya pada Rabu kemarin, 22 Mei 2024.

Selain ke Habiburokhman, Bamsoet menyatakan juga telah berbicara ke Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Saya sudah konfirmasi juga dan saling terintegrasi bahwa itu adalah nanti Pak Dasco, Pak Habiburokhman, dan kawan-kawan partai politik yang menjembatani rekonsiliasi,” ujar dia.

Bamsoet menuturkan, wacana rekonsiliasi yang pernah dia sampaikan sebelumnya lantaran masih ada peserta Pilpres 2024 yang dia anggap belum mau terbuka untuk rekonsiliasi.

“Pesan yang disampaikan dalam forum aktivis nasional kemarin adalah dalam rangka karena kami melihat masih ada capres yang keliatannya, menyatakan oposisi dan berada di luar pemerintahan,” ucap Bamsoet.

<!--more-->

Kata JK soal wacana rekonsiliasi

Usai ditemui Bamsoet beserta jajaran pimpinan MPR di kediamannya, JK menegaskan bahwa rekonsiliasi antara para kontestan Pilpres bukan berarti semua pihak harus masuk pemerintahan.

Dalam keterangan pers bersama Bamsoet dan para pimpinan MPR, JK menyampaikan bahwa rekonsiliasi hanya efektif jika presiden terpilih mampu memposisikan diri sebagai presiden Republik Indonesia.

“Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh 'ah ini mah tidak dukung saya' nah tidak boleh itu jangan. Kalau itu terjadi maka ia tidak ada rekonsiliasi,” ucap JK.

Menurutnya, rekonsiliasi adalah suatu kecenderungan dalam sebuah sistem demokrasi. Dia berujar bahwa rekonsiliasi tidak berarti meniadakan ketidaksetujuan atau oposisi selama memerintah.

“Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi,” ujar dia.

Selain itu, JK juga mengomentari wacana Bamsoet untuk mempertemukan ketiga calon presiden peserta Pilpres 2024. Menurutnya, wacana pertemuan itu tidak begitu mendesak. Sebab, kata dia, Anies dan Ganjar sudah mengakui kemenangan Prabowo.

“Untuk apa? sudah cukuplah. Yang penting mengakui, 0 1 sudah mengakui, 03 sudah juga, ngapain? Cukup,” kata dia.

Diketahui, Bamsoet saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Golkar. Partai berlambang beringin tersebut berada di koalisi yang sama dengan partai Habiburokhman, yaitu Partai Gerindra di Pilpres 2024.

Partai Gerindra dan Partai Golkar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan pengusung presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Bamsoet Klarifikasi ke Habiburokhman Soal Rekonsiliasi Jadi Panggung Pribadi

Berita terkait

Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

46 menit lalu

Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Lulus S2 Dahulu Baru S1

Penjelasan Bamsoet lulus S2 dahulu baru S1.

Baca Selengkapnya

63 Tahun Jokowi, Rekam Jejak Politiknya dari Solo

56 menit lalu

63 Tahun Jokowi, Rekam Jejak Politiknya dari Solo

Presiden Jokowi berulangtahun ke-63 pada 21 Juni lalu. Karier politiknya melejit ketika ia berhasil menjabat dua periode sebagai Wali Kota Solo.

Baca Selengkapnya

Zulhas Bicara Peluang Pertemuan Prabowo dan Anies Baswedan Menjelang Pilgub Jakarta

10 jam lalu

Zulhas Bicara Peluang Pertemuan Prabowo dan Anies Baswedan Menjelang Pilgub Jakarta

Zulhas yang partainya mendukung Prabowo di Pilpres 2024, menyebut ada peluang Anies Baswedan bisa menemui Prabowo.

Baca Selengkapnya

Zulhas Bantah Prabowo Bahas Politik saat Bertemu Petinggi Partai Koalisi di Kantor Kemenhan

10 jam lalu

Zulhas Bantah Prabowo Bahas Politik saat Bertemu Petinggi Partai Koalisi di Kantor Kemenhan

Menurut Zulhas, pertemuan yang terjadi di kantor Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto itu tidak membahas politik.

Baca Selengkapnya

Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

11 jam lalu

Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

MKD DPR tidak dapat memeriksa pimpinan MPR dan anggota MPR saat mewakili lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Baca Selengkapnya

Alasan Akademisi Sebut Golkar Rugi Jika Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

13 jam lalu

Alasan Akademisi Sebut Golkar Rugi Jika Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta

Karena tingkat elektabilitasnya tinggi, peluang Ridwan Kamil menang di Pilgub Jabar lebih terbuka.

Baca Selengkapnya

Respons JK saat Anies Baswedan Disebut Turun Level dari Capres jadi Cagub

13 jam lalu

Respons JK saat Anies Baswedan Disebut Turun Level dari Capres jadi Cagub

Jusuf Kalla mewajarkan Anies Baswedan yang kembali ingin maju di Pilgub Jakarta sebagai calon petahana meski sudah pernah menjadi calon presiden.

Baca Selengkapnya

Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

13 jam lalu

Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

Pelapor bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax

Baca Selengkapnya

Golkar Usulkan Bupati Asahan Jadi Cawagub Bobby Nasution di Pilgub Sumut

13 jam lalu

Golkar Usulkan Bupati Asahan Jadi Cawagub Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut nama Bupati Asahan Surya yang dinilai cocok dampingi Bobby Nasution di Pilgub Sumut.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Pengambilan Keputusan 'Scientific' Jadi Kunci Sukses Golkar di Pilkada

14 jam lalu

Airlangga Sebut Pengambilan Keputusan 'Scientific' Jadi Kunci Sukses Golkar di Pilkada

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut keputusan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta atau Jabar akan berbasis scientific.

Baca Selengkapnya