TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengungkapkan alasan partainya menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Fahri berharap PKS, bersama partai di luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran, tetap berada di luar pemerintahan terpilih agar ada antitesis. Di samping itu, ia berharap partai di luar koalisi mengambil posisi di luar pemerintahan sekaligus untuk menghargai pilihan rakyat.

“Sebab kita bukan arisan. Kalau arisan itu giliran. Itu yang kita kehendaki dari partai-partai yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo,” kata Fahri kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024.

Khusus untuk PKS, Fahri berharap mantan partainya itu bisa mengembangkan gagasan tentang Islam yang kental. Lalu mengajukan alternatif-alternatif ideologi Islam dalam menjalankan pemerintahan.

“Lalu kemudian itu jadi alternatif pemikiran kalau kita setia dengan pemikiran itu. Jangan-jangan pendukungnya banyak,” ujar mantan kader PKS ini.

Hingga saat ini, PKS belum membuat keputusan resmi apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan PKS menjadi koalisi atau oposisi akan diputuskan oleh Majelis Syura.

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo. Gelora merupakan salah satu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi yang mendukung Prabowo-Gibran di pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik tidak ingin PKS bergabung dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo-Gibran. Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu.

"Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti, lalu mulai dari nol lagi," kata Mahfuz, Senin, 29 April 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Sukamta, mengatakan masalah diterima atau ditolaknya PKS bergabung di pemerintahan baru merupakan hak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan tidak ada urusan apabila Partai Gelora menolak PKS. Sebab, hal itu merupakan wewenang Prabowo.

“Kalau soal itu (penolakan Partai Gelora), urusan PKS kan dengan Pak Prabowo,” kata Sukamta, Kamis.

Sukamta mengatakan saat ini PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan. Ia menegaskan keputusan gabung atau tidak tergantung pada Majelis Syura PKS. Namun ia tidak mengungkap kapan keputusan akan dibuat. “Tergantung proses yang berjalan,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Partai Gelora tidak menolak kehadiran PKS untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. "Saya tidak melihat Gelora menolak," ujarnya.

Hingga kini masih ada dua partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang belum menyatakan bergabung, yakni PKS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan NasDem lebih dulu menyatakan bergabung.

YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA

Pilihan Editor: Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo