Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Senin, 6 Mei 2024 18:18 WIB

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia menuturkan pertemuan-pertemuan itu nantinya bisa disebut sebagai presidential club atau klub kepresidenan.

Dia mengatakan, melalui pertemuan-pertemuan itu, Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan. Menurut Dahnil, presiden dan mantan presiden Indonesia yang masih ada bisa bergabung dalam klub itu seperti presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Namun Dahnil mengatakan presidential club bukanlah sebuah institusi. “Presidential club itu istilah saya saja, ya (isinya) semua mantan presiden kita yang masih ada,” kata Dahnil melalui pesan pendek pada Jumat, 3 Mei 2024.

Anggota DPR Menilai Perlu Kesungguhan

Menanggapi rencana Prabowo itu, Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan untuk menciptakan presidential club. Dia mengatakan pertemuan politik selalu penting dan perlu dilaksanakan, baik secara formal maupun informal. Agenda itu pun dilaksanakan kapan pun sesuai dengan jadwal yang ada.

Advertising
Advertising

"Kalau ada silaturahmi, pasti ada tukar pikiran, ada diskusi, ada kritik dan evaluasi, ada masukan untuk perbaikan. Semua itu tentu baik bagi pemerintah yang sedang menjalankan amanah," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 5 Mei 2024 seperti dikutip Antara.

Namun anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan para presiden terdahulu adalah politisi-politisi hebat, sehingga dia pun menilai upaya tersebut tidak mudah dijalankan, mengingat mereka memiliki kesibukan dan agenda kebangsaan masing-masing.

"Semua orang bisa membaca posisi ideologis dan sosial politik semua mantan presiden kita. Kalau mau jujur, di antara mereka kadang ada persoalan komunikasi yang selama ini terkesan terputus," ujar Saleh.

Dia mengatakan, berdasarkan pemilu presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024, sudah bisa terlihat adanya perbedaan lingkup pemikiran dalam membangun Indonesia karena ada yang ingin perubahan, keberlanjutan dan penyempurnaan, serta ada yang ingin perubahan dan perbaikan.

Berita terkait

Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

1 menit lalu

Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

Presiden Prabowo Subianto melantik Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas periode 2024-2028. Berikut daftar lengkap Anggota Kompolnas periode 2024-2028.

Baca Selengkapnya

Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

5 menit lalu

Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

Sidang Kabinet sore ini merupakan yang kedua untuk Pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

12 menit lalu

Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 141-147 Tahun 2024 tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih

Baca Selengkapnya

Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM Jelaskan Syaratnya

26 menit lalu

Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM Jelaskan Syaratnya

Seputar langkah Prabowo menghapus kredit macet UMKM petani hingga nelayan.

Baca Selengkapnya

Top 3 Nasional: Meutya Hafid Cerita Kondisi Kantor Digeledah dalam Kasus Judi Online, Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

1 jam lalu

Top 3 Nasional: Meutya Hafid Cerita Kondisi Kantor Digeledah dalam Kasus Judi Online, Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

Penggeledahan Komdigi oleh polisi untuk menyelidiki kasus judi online hingga Budi Gunawan diangkat jadi ketua Kompolnas paling banyak dibaca.

Baca Selengkapnya

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

3 jam lalu

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

4 jam lalu

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membandingkan kasus jet pribadi Kaesang Pangarep dengan Mobil Rubicon Mario Dandy.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

11 jam lalu

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.

Baca Selengkapnya

Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

11 jam lalu

Sowan ke Jokowi di Solo, Cagub Sumsel Herman Deru Sebut Dititipi Pesan Jangan Ubah yang Sudah Baik

Jokowi menerima cagub Sumsel Herman Deru di kediamannya di Solo hari ini. Herman Deru mengaku mendapat arahan dari Jokowi.

Baca Selengkapnya

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

12 jam lalu

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya