Kelompok Petani Singgung Janji Reforma Agraria Jokowi yang Tak Tuntas di Demo Hari Buruh

Editor

Amirullah

Kamis, 2 Mei 2024 07:11 WIB

Massa dari berbagai elemen organisasi buruh saat melakukan aksi peringatan May Day atau hari buruh Internasional di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. Para buruh melakukan long march dari Dukuh Atas menuju bundaran HI. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok petani dari berbagai daerah mengikuti aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan patung kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. Perwakilan mereka, yaitu Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, menyinggung janji reforma agraria Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang tak tuntas selama sepuluh tahun menjabat.

Dalam orasi di peringatan hari pekerja sedunia itu, Dewi mempertanyakan jumlah tanah yang sudah dikembalikan kepada rakyat dalam agenda reforma agraria Jokowi. Diketahui, Jokowi menargetkan reforma agraria 9 juta hektare dalam visi Nawacita-nya.

Dewi mengatakan jumlah tanah objek reforma agraria yang akhirnya dipenuhi pemerintahan mantan wali Kota Solo itu sangat jauh dari target. “Tidak sampai dua persen dari janji sembilan juta hektare reforma agraria bagi kaum tani dan buruh tani di Indonesia,” kata Dewi dalam aksi Hari Buruh tersebut.

Menurut Dewi, jutaan hektare tanah justru diambil dari tangan masyarakat untuk kepentingan proyek strategis nasional atau PSN. Selain itu, kata dia, ada juga tanah yang diambil alih untuk proyek food estate yang akan dilanjutkan dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti.

Dia pun menyoroti ketimpangan penguasaan tanah yang semakin tajam selama ayah Gibran itu menjabat. Menurut Dewi, tanah lebih banyak dikuasai segelintir orang elit di Indonesia. “Selama satu dekade pemerintahan Jokowi, lebih banyak tanah-tanah yang dirampas ketimbang dikembalikan kepada rakyat,” ucap Dewi.

Advertising
Advertising

Dewi juga mengungkit banyaknya masyarakat yang harus menjadi petani gurem atau mengalami guremisasi akibat ketimpangan penguasaan lahan itu. Selain itu, dia juga membicarakan banyaknya penangkapan terhadap petani, masyarakat adat, hingga nelayan yang dia sebut merajalela selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.

Maka dari itu, Dewi menyatakan persatuan antara kaum buruh dan kaum petani menjadi penting. “Itulah sistem ketidakadilan yang harus kita lawan bersama-sama, tidak ada lagi perjuangan sektoral. Itulah mengapa pentingnya organisasi-organisasi tani bergabung bersama gerakan buruh di seluruh wilayah Indonesia,” ujar dia.

Selama orasi tersebut, sejumlah orang dari gabungan serikat-serikat petani turut memberikan sorak persetujuan. Mereka berasal dari organisasi petani berbagai kota dan kabupaten, di antaranya Pangandaran, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Sukabumi, Indramayu, Cianjur, dan lain sebagainya.

Pilihan Editor: Alasan Golkar Terapkan Survei Tiga Lapis untuk Usung Calon di Pilkada 2024

Berita terkait

Bank Tanah Klaim Reforma Agraria 1.873 Hektare Tanah di IKN Telah Masuk Tahap Akhir

1 hari lalu

Bank Tanah Klaim Reforma Agraria 1.873 Hektare Tanah di IKN Telah Masuk Tahap Akhir

Badan Bank Tanah mengklaim pelaksanaan reforma agraria atas aset di IKN.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Kerja Berulang di Penghiliran Nikel IMIP, Serikat Buruh: Perusahaan dan Negara tidak Melindungi Pekerja

5 hari lalu

Kecelakaan Kerja Berulang di Penghiliran Nikel IMIP, Serikat Buruh: Perusahaan dan Negara tidak Melindungi Pekerja

Serikat Buruh Industri Pertambangan atau SBIPE di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kembali dibuat gelisah lantaran ledakan di kawasan industri penghiliran nikel itu masih saja terjadi

Baca Selengkapnya

Ribuan Buruh akan Demo Tuntut Pencabutan Omnibus Law Hari Ini

6 hari lalu

Ribuan Buruh akan Demo Tuntut Pencabutan Omnibus Law Hari Ini

Unjuk rasa yang dimotori Partai Buruh ini akan berlangsung di depan Gedung Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya

KPA Beri Catatan Menteri ATR/BPN Baru untuk Penuntasan Konflik Agraria

11 hari lalu

KPA Beri Catatan Menteri ATR/BPN Baru untuk Penuntasan Konflik Agraria

Periode 2015-2023, KPA mencatat sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria seluas 6,3 juta hektar yang berdampak pada 1,75 juta rumah tangga pet

Baca Selengkapnya

ATR/BPN Klaim Telah Melaksanakan Reforma Agraria 14,5 Juta Hektare dalam Satu Dekade Terakhir

11 hari lalu

ATR/BPN Klaim Telah Melaksanakan Reforma Agraria 14,5 Juta Hektare dalam Satu Dekade Terakhir

Kementerian ATR/BPN mengatakan telah melaksanakan reforma agraria seluas 14,5 juta hektare dalam 10 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Wacana Pemutihan Utang Petani, Serikat Petani: 16,8 Juta Orang Kekurangan Lahan Pertanian

11 hari lalu

Wacana Pemutihan Utang Petani, Serikat Petani: 16,8 Juta Orang Kekurangan Lahan Pertanian

Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menilai ketimpangan kepemilikan lahan pertanian yang terjadi saat ini sudah sangat serius.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Implementasikan Reforma Agraria di Sekitar IKN

12 hari lalu

Pemerintah Segera Implementasikan Reforma Agraria di Sekitar IKN

Implementasi reforma agraria terdekat saat ini adalah di Penajam Paser Utara yang mana lokasinya berdekatan dengan IKN.

Baca Selengkapnya

Capaian Reforma Agraria Selama 10 Tahun Jokowi Hanya Sebatas Legalisasi Aset

16 hari lalu

Capaian Reforma Agraria Selama 10 Tahun Jokowi Hanya Sebatas Legalisasi Aset

KPA sebut kebijakan reforma agraria selama 10 tahun Jokowi, keliru dan perlu dikoreksi

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Banyak Masyarakat Ditetapkan Tersangka di Konflik Agraria di IKN

18 hari lalu

Komnas HAM: Banyak Masyarakat Ditetapkan Tersangka di Konflik Agraria di IKN

Komnas HAM menyoroti banyaknya kasus konflik agraria di IKN Yang berujung pada penetapan masyarakat sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya

Petani Nagari Kapa Demo Polda Sumbar Minta Polisi Ditarik dari Wilayah Konflik PT PHP 1

25 hari lalu

Petani Nagari Kapa Demo Polda Sumbar Minta Polisi Ditarik dari Wilayah Konflik PT PHP 1

Ketua SPI Pasaman Barat Januardi mengatakan, para petani sedang menghadapi konflik agraria dengan PT Permata Hijau Pasaman.

Baca Selengkapnya