TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memperkirakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bakal cawe-cawe terhadap Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, menyebut, politisasi bansos dan mobilisasi aparat akan tetap terjadi di Pilkada 2024.

Apalagi dalam fakta persidangan sengketa Pilpres 2024, politisasi bansos dan mobilisasi aparatur dari pusat sampai desa telah disinggung dan diperkuat lewat dissenting opinion dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi.

"Itu (politisasi bansos dan mobilisasi aparat) juga yang akan terjadi di Pilkada 2024," ucap Fadli dalam diskusi Refleksi Hasil Pemantauan Kinerja dan Menakar Netralitas Penjabat di Pilkada 2024 pada Senin, 29 April 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Fadli menduga upaya intervensi Jokowi akan sangat tampak pada daerah-daerah yang menjadi arena pertarungan bagi anggota keluarganya atau koalisi pemerintah yang didukung bekas Wali Kota Solo itu.

Menurut dia, upaya politisasi bansos dan mobilisasi aparat di Pilkada 2024 sebenarnya bisa ditekan dengan putusan MK. Sayangnya, kata Fadli, putusan MK yang menolak dalil politisasi bansos dan mobilisasi aparat justru menurunkan batas etik dan integritas dalam penyelenggaran pemilu.

"Kita meskipun susah berharap dengan Bawaslu, tapi tetap harus didorong di Pilkada ini," ujar dia.

Senada, Peneliti Perludem Heroik Pratama mengatakan politisasi bansos dapat dimanfaatkan khususnya bagi penjabat kepala daerah yang ingin maju dalam Pilkada 2024. Penjabat kepala daerah yang maju bisa mempersonalisasi bansos untuk kepentingan elektoral dia.

Karena itu, Perludem mendesak pemerintah untuk memperketat regulasi yang mengatur pembagian bansos jelang Pemilu, khususnya Pilkada yang akan diselenggarakan serentak pada 27 November 2024.

Seperti diketahui, sejumlah anggota keluarga Jokowi direncanakan maju dalam Pilkada. Walikota Medan sekaligus menantu Jokowi telah mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju dalam Pilkada Sumut.

Selain Bobby, deretan anggota keluarga Presiden Jokowi yang direncanakan maju dalam pilkada adalah anak bungsu Presiden, Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono. Kaesang adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang direncanakan maju dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, Erina disebut-sebut bakal diusung maju dalam pemilihan bupati di Sleman, Yogyakarta, oleh Partai Gerindra.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan besarnya pengaruh Jokowi dalam pilkada dinilai bisa berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi. Sebab, kemenangan yang diperoleh para anggota keluarga Presiden dinilai bakal menjadi bumerang bagi nama baik bekas Gubernur DKI itu setelah lengser.

"Label terhadap Presiden Jokowi akan sangat buruk karena dinilai haus kekuasaan," ujar Agung. Meski begitu, menurut dia, pemberian label negatif tidak mampu menghentikan peluang menang keluarga Presiden dalam pilkada.

Pilihan editor: Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...