TEMPO.CO, Jakarta - Jusuf Kalla alias JK mengatakan akar konflik di Papua adalah salah sangka masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kalla menyebut selama ini masyarakat Papua menganggap pemerintah pusat menguras kekayaan alam Papua.

“Padahal selama ini yang terjadi apa yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Papua jauh lebih besar dari apa yang diambilnya dari Papua, baik ekonomi maupun politik,” kata Jusuf Kalla usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa FISIP UI jurusan Hubungan Internasional Dialog Perdamaian "Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Kampus UI, Kamis, 25 April 2024, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 ini mengatakan, apa yang diberikan pemerintah pusat melalui program otonomi khusus kepada masyarakat Papua, jauh lebih besar daripada apa yang diperolehnya dari Papua.

Menurut dia, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya. Padahal, kata dia, sebenarnya apa yang diberikan itu jauh lebih besar daripada apa yang diambil pemerintah dari pajak-pajak dan penerimaan Papua.

Selain keistimewaan dalam hal ekonomi, ia mengatakan pemerintah Indonesia juga memberikan kewenangan politik yang sangat besar kepada Papua, yakni hanya membolehkan Orang Asli Papua (OAP) yang boleh mengikuti pemilukada di Papua.

“Ini di Papua jauh lebih federal daripada federal. Di Papua hanya orang asli Papua yang bisa jadi gubernur Papua. Di lain pihak secara hukum orang Papua bisa menjadi gubernur di Jawa atau Sulawesi, tapi orang Sulawesi tidak bisa menjadi gubernur atau bupati di Papua,” ujar JK.

JK mendorong pemerintah bisa memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat Papua. Selain itu, JK berharap agar elite Papua memperbaiki pengelolaan keuangan Papua. Sebab, kata dia, sebanyak apa pun uang yang dikucurkan ke Papua, sering tidak sampai ke masyatakat karena pengelolaan yang kurang baik.

Pilihan Editor: PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru