Surya Paloh Tegaskan NasDem dan PKS Siap Gabung Pemerintahan Maupun Oposisi

Rabu, 24 April 2024 22:00 WIB

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan ada pembahasan kerja sama dan langkah politik yang akan dibangun partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS usai pemilu berakhir. Surya menegaskan NasDem dan PKS siap untuk berada di dalam pemerintahan atau oposisi.

“Apakah akan masuk atau keluar pemerintahan? Nah, ini masih dikaji juga, jadi belum masuk ke dalam tahap final,” ujar Surya dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu di NasDem Tower pada Rabu, 24 April 2024.

Surya mengatakan bahwa dirinya juga sudah memberikan wejangan kepada mantan partai koalisinya di pilpres, yakni PKS. Surya meminta PKS untuk merenungkan apa yang terbaik bagi negeri ini, PKS di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan.

“Tetapi bagi saya, yang saya pahami, ada satu kesamaan PKS dengan NasDem. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya,” ujar Surya.

Syaikhu, dalam kesempatan yang sama juga menuturkan pertemuannya dengan petinggi NasDem tersebut membahas banyak diskusi, salah satunya pilkada.

Advertising
Advertising

“Di pilkada, kami juga menyepakati beberapa daerah yg akan kami usung bersama. Tentu ini awal dari kebersamaan ke depan yang harus kami lakukan,” tutur Syaikhu.

Meski demikian, dia juga menegaskan PKS hingga saat ini belum menentukan arah politiknya. Syaikhu menyebut, wejangan yang diberikan Surya dalam pertemuan kali ini akan menjadi bahan masukan PKS di DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat).

“Karena itulah nanti akan memutuskan hal hal strategis bagi kepentingan apakah mengambil koalisi atau oposisi,” lanjut dia.

Hari ini, Rabu, 24 April 2024 Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah resmi menetapkan Paslon nomor urut 02 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pilpres 2024. Keduanya akan menjabat untuk periode pemerintahan 2024-2029 setelah dilantik pada 20 Oktober nanti.

"KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Kemenangan Prabowo-Gibran diumumkan sehari usai MK memutuskan menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan Paslon nomor urut 01 dan 03.

Pilihan Editor: Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

SULTAN ABDURRAHMAN

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

8 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

1 hari lalu

Ogah Komentar soal Hanan Supangkat, Syahrul Yasin Limpo: Sudah ya, Doain Saya

Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar soal hubungannya dengan CEO PT Mulia Knitting Factory sekaligus Wabendum NasDem Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya