Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

Reporter

Tempo.co

Rabu, 24 April 2024 20:18 WIB

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya yang juga wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sudah masuk keluarga besar partai berlambang pohon beringin itu. "Bagi kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk keluarga besar Golkar," ujar Airlangga di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

Menurut dia, Golkar terbuka bagi kader terbaik bangsa. Sehingga, menurut Airlangga, kepastian status Jokowi dan Gibran tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai kader Partai Golkar. "Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi, adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar selama dua periode beliau," kata dia.

Airlangga juga mengklaim Jokowi memiliki kedekatan dengan Golkar. Selain itu, pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 merupakan mandat dari Golkar melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (rapimnas) resmi.

Selain Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN juga membuka diri pada Jokowi serta Gibran. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengajak Jokowi dan Gibran bergabung. Zulhas menyampaikan ajakan tersebut usai PDIP menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.

Menurut Zulhas ia sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran. “Kan sudah berkali-kali (disampaikan), keluarga Pak Jokowi keluarga PAN, PAN keluarganya Pak Jokowi,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024.

Zulhas berujar dirinya akan mengunjungi Solo dalam waktu dekat. Dia tidak spesifik menyatakan akan memberi ajakan langsung dalam kesempatan tersebut. Namun, setelah menyampaikan rencana kunjungan itu, Zulhas berujar bahwa Jokowi dan Gibran tidak perlu repot-repot.

Zulhas berkata bahwa Jokowi dan Gibran tidak perlu susah-susah mencari “rumah” baru setelah tidak lagi dianggap sebagai kader PDIP. “Jadi sudah jelas, enggak usah ke sana-ke mari, ngapain? Sudah ada rumahnya, namanya Partai Amanat Nasional,” ucap Menteri Perdagangan kabinet Jokowi itu.

Sebelumnya pada Senin, 22 April 2024, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun berujar bahwa Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu," ujar Komarudin.

Menurutnya, status Gibran tidak lagi menjadi kader PDIP sejak yang bersangkutan memutuskan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.Gibran dinilai tidak tegak lurus pada keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Saat wartawan menanyakan status Jokowi di PDIP politisi asal Papua itu hanya mengatakan bahwa presiden sudah berada di kubu lain. "Ah orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja,” kata dia.

Jokowi hanya merespons dengan tersenyum pernyataan Komarudin. “Ya, terimakasih,” kata Jokowi usai membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai di Tangerang Selatan, Banten, Rabu siang.

Adapun Gibran sebelumnya juga merespons soal PDIP yang menganggap dirinya bukan lagi bagian dari partai tersebut. Gibran bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP tidak apa-apa. “Ya sudah ndak apa-apa,” ujar Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 23 April 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Kemudian saat ditanya apakah merasa kecewa dengan partai itu, Gibran tak menjawab. Dia hanya mengatakan tak masalah jika PDIP memecatnya. “Dipecat juga ndak apa-apa,” ucap dia.

Soal ke mana ia dan ayahandanya berlabuh, Gibran mengaku sudah ada pembahasan terkait hal itu. Namun ia meminta agar publik menunggu. “Tunggu saja nanti. Saya tidak tahu ya, tanya ke beliau (rencana pembahasan soal partai baru bersama Jokowi),” katanya.

ANTARA | SULTAN ABDURRAHMAN I SEPTHIA RYANTIE

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Tak Bikin Tim Transisi Khusus untuk Prabowo-Gibran

Berita terkait

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

17 menit lalu

Airlangga Ungkap Peluang Golkar dan KIM Usung Airin di Pilkada Banten

Golkar menyatakan bakal calon pendamping Airin di Pilkada Banten sedang dikomunikasikan dengan partai-partai lain.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

35 menit lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

4 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

5 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

7 jam lalu

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

Menurut Gibran, yang diperlukan adalah uji kelayakan kendaraan yang digunakan, bukan melarang adanya study tour.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

14 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya