Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

Rabu, 24 April 2024 15:21 WIB

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi bagian dari partai banteng. Jokowi dan Gibran memberi respons.

Jokowi hanya mengucapkan terima kasih seraya tersenyum saat ditanya wartawan mengenai hal tersebut.

"Ya, terima kasih," ujar Presiden Jokowi singkat, seraya tersenyum dan meninggalkan wartawan usai membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai di Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 24 April 2024.

Gibran: Dipecat juga ndak apa-apa

Gibran sebelumnya juga merespons soal PDIP yang menganggap dirinya bukan lagi bagian dari partai tersebut. Gibran bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP tidak apa-apa.

“Ya sudah ndak apa-apa,” ujar Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 23 April 2024, seperti dikutip dari Tempo.

Advertising
Advertising

Kemudian saat ditanya apakah merasa kecewa dengan partai itu, Gibran tak menjawab. Dia hanya mengatakan tak masalah jika PDIP memecatnya. “Dipecat juga ndak apa-apa,” ucap dia.

Soal ke mana Gibran dan Jokowi akan berlabuh nanti, dia mengungkapkan sudah ada pembahasan terkait hal itu. Namun, putra sulung Presiden Jokowi ini menyatakan agar publik menunggu.

“Tunggu saja nanti. Saya tidak tahu ya, tanya ke beliau (rencana pembahasan soal partai baru bersama Jokowi),” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun sebelumnya mewanti-wanti Gibran untuk tak berbohong setelah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI. Menurut dia, pemimpin boleh berbuat salah, namun tidak untuk berbohong.

"Sebagai pemimpin boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Apalagi sebentar lagi dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia. Sebenarnya, pesan Pak Sekjen (Hasto) itu, beliau lebih berhati-hati ke depan," kata Komar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024.

Di sisi lain, Komarudin juga sempat menyinggung tentang Jokowi dan Gibran yang dianggap sudah tak lagi jadi bagian dari partainya. Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDIP usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024.

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana (kubu 02), bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Komarudin.

Dia menyatakan jika Gibran juga sudah bukan kader PDIP sejak Wali Kota Solo itu memutuskan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

SEPTIA RYANTHIE | ANTARA

Pilihan Editor: Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Berita terkait

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

30 menit lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

2 jam lalu

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

Menurut Gibran, yang diperlukan adalah uji kelayakan kendaraan yang digunakan, bukan melarang adanya study tour.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

10 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya